ZONAUTARA.com – Hasan Tungkagi berdiri di tepian parit Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Ia mengeluhkan, air yang disedot dari dasar parit darurat hanya mengalir sebentar sebelum lenyap terserap ke tanah persawahan yang retak menyerupai mosaik kaca pecah.
Lelaki berusia 52 tahun yang juga ketua kelompok tani di desa itu telah menghabiskan lebih dari sepuluh galon petralite, setara sekitar 250 liter bahan bakar, untuk menghidupkan pompa selama sebulan terakhir. Upaya tersebut belum mampu menyelamatkan lebih dari empat hektare sawah garapannya.
“Saya tanam bulan Mei kemarin, semuanya kena puso,” kata Hasan saat ditemui di sela kesibukannya mengurus parit pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Hasan juga merasakan sumber air semakin sulit didapat. Menurut pengamatannya, keadaan itu mulai terasa sejak perkebunan sawit berkembang di sekitar lahan persawahan mereka.
“Selain soal kemarau, karena ada perkebunan sawit yang hanya berbatasan dengan lahan persawahan kami, sejak itu air terasa semakin kurang,” katanya.
Pernyataan Hasan merupakan kesaksian petani tentang perubahan yang dirasakan di lapangan. Kekeringan yang sedang berlangsung menjadi tekanan paling langsung terhadap sawahnya pada musim tanam kali ini.
Modal yang dikeluarkan Hasan untuk empat hektare lahan telah melampaui Rp20 juta. Sebagian pengeluaran terserap untuk bahan bakar pompa air. Dengan kondisi sawah yang mengering, Hasan tidak lagi berharap seluruh modal itu kembali.
Krisis air di Babo tidak hanya menghantam petani dengan lahan luas. Di petak sawah tidak jauh dari tempat Hasan bekerja, Puti Hati Paropo memandangi rumpun padi berwarna kuning kecokelatan yang mati di lahan sekitar satu setengah hektare.
Perempuan berusia 54 tahun asal Sulawesi Selatan, itu membesarkan anak setelah suaminya meninggal ketika anak bungsunya masih duduk di kelas tiga sekolah dasar.
Puti pindah ke Babo pada 1982. Menurut penuturannya, pada masa itu desa tersebut belum mengenal budidaya padi sawah seperti sekarang. Warga pendatang dari Bugis kemudian memperkenalkan tradisi bersawah yang diikuti masyarakat setempat.
Empat dekade kemudian, sawah yang menjadi tumpuan hidupnya menghadapi musim yang sulit dibaca.
“Ini padi semua di sawah ini mati. Petani lain cari air dengan menyewa ekskavator untuk menggali bikin parit, bayar satu juta setengah rupiah per hari. Jadi yang tidak ada modal ya pasrah,” tutur Puti.
Dalam kondisi normal, Puti menyebut sawah satu setengah hektare miliknya dapat menghasilkan sekitar 90 karung bersih. Musim ini hasilnya hanya sekitar 30 karung.
“Sekarang gagal. Tanam bulan Mei karena tidak tahu akan kemarau seperti ini, kalau tahu akan kemarau tidak mungkin kami buang modal,” katanya.
Puti kemudian melontarkan kelakar pahit sambil melihat parit yang mengering, “padi padi kami ini mungkin sudah rasa bensin.”
Bagi Puti Hati, kegagalan panen tidak berhenti pada hitungan produksi. Anak bungsunya sedang menempuh pendidikan di IAIN Manado. Sebagai orang tua tunggal, Puti harus memastikan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak tetap berjalan ketika pendapatan dari sawah menyusut.
“Kesulitan saya sebagai petani perempuan menghadapi kemarau panjang ini luar biasa, tidak tahu mau bilang apa lagi. Sebagai ibu saya harus memastikan anak anak saya bisa makan, dan sebagai ayah saya harus berusaha memenuhi kebutuhan mereka agar bisa terpenuhi, walau hanya kebutuhan pokok seperti makan,” katanya.
Tekanan serupa dirasakan Jumarni Benga. Perempuan berusia 46 tahun itu bersama suaminya beralih menanam semangka di lahan tiga hektare setelah tanaman padi mereka gagal.
“Padi kami tidak tumbuh, mengering karena kemarau. Di sini memang tidak ada irigasi, berbeda dengan desa sebelah. Irigasi di sana tidak tembus ke sini. Jadi kami hanya mengandalkan air hujan. Sudah hampir tiga bulan lebih tidak pernah turun hujan lagi. Modal kami yang keluar sudah tujuh jutaan rupiah, itu di luar tenaga sendiri,” kata Jumarni sambil menyiram bibit semangka.
Jumarni mengkritik pendampingan penyuluh pertanian yang menurutnya belum menjawab kebutuhan petani ketika gagal panen.
“Kalau gagal panen begini mereka jarang ada yang mau datang,” katanya.
Tudingan Jumarni itu berusaha ditepis Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sangtombolang, Abdul Latif Katili, yang beberapa saat datang setelah Zonautara.com mewawancarai beberapa petani. Abdul mengakui adanya kesenjangan komunikasi antara penyuluh dan petani, termasuk kesulitan mengubah pola tanam yang sudah menjadi kebiasaan.
Abdul mengatakan penyuluh telah memberikan peringatan sejak Maret dan April agar petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air.
“Saran kami setelah habis lebaran, kami turun dan menyarankan kalau boleh jangan dulu menanam, karena kita sedang menghadapi El Niño. Seharusnya mereka tanam pada Maret atau April. Yang menanam di bulan itu padi mereka selamat,” katanya.
Menurut perhitungan Abdul, sekitar 80 hektare sawah di Babo menghadapi kerugian ekonomi sekitar Rp400 juta.
Abdul Latif telah menjadi penyuluh di Bolmong sejak 1997. Berdasarkan pengalamannya, kemarau dalam lima tahun terakhir terasa lebih merusak dibandingkan periode sebelumnya.
“Mengubah pola tanam pada petani itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.
Air menyusut dari hulu sampai sawah
Masalah air tidak berhenti di persawahan tadah hujan Sangtombolang. Di Lembah Dumoga, kawasan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama Sulawesi Utara, petani yang bergantung pada irigasi teknis juga menghadapi penyusutan air.
Bendung Toraut dan Bendung Kosinggolan menjadi bagian penting jaringan pengairan kawasan tersebut. Di pintu pembagi Bendung Toraut, tumpukan pasir dan sedimen meninggi. Saluran irigasi sekunder yang membelah persawahan Toraut hingga Mopuya terlihat retak dan pada sejumlah bagian mengering.
Keterbatasan air memicu pembagian jadwal penggunaan yang ketat. Nyoman Kartini, petani berusia 54 tahun di Desa Toraut Utara, mengatakan petani tidak dapat mengambil air di luar jadwal yang telah disepakati.
“Kalau musim begini, air kecil, tidak cukup kalau harus dibagi untuk semua. Biar ada air di got kalau bukan jadwal tidak boleh pakai, tidak akan diizinkan. Jadi biar adil ya buang ke sungai, biar semuanya tidak dapat. Jadi tidak ada pilihan, tidak bisa menanam,” katanya pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Bagi Nyoman, keputusan menanam pada musim seperti ini berarti mengambil risiko kehilangan modal. Dalam satu musim tanam, pengeluaran keluarganya dapat mencapai sekitar Rp12 juta. Salah satu biaya besar digunakan untuk pengendalian hama tikus.
“Ampun tikusnya, bukan hanya padi yang sudah berisi, bahkan padi yang baru tumbuh, batangnya dicabut cabutin atau dipatahkan. Tidak tahu kenapa, mereka semakin diberi obat semakin banyak,” katanya.
Nyoman mengatakan belum mendapatkan penjelasan dari peneliti atau petugas pertanian mengenai perubahan serangan tikus yang dirasakan petani. Bagi keluarga Nyoman, persoalan hama menambah tekanan ketika air sudah sulit diperoleh.
Suaminya, Komang Sudiase, 79 tahun, mempunyai penjelasan sendiri tentang perubahan pasokan air. Komang menunjuk kondisi hutan pegunungan di kawasan hulu, perluasan tanaman jagung, dan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di perbukitan Dumoga sebagai faktor yang menurut pengamatannya ikut merusak daerah tangkapan air.
Di wilayah Tambun, tidak jauh dari batas kawasan konservasi Sanctuary Maleo yang dikelola Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, aktivitas pengolahan emas tradisional menggunakan tromol terlihat berlangsung.
Tekanan kekurangan air juga dirasakan peternak. Yusuf Liohu, peternak berusia 65 tahun di sekitar Bendung Toraut, menjual lima dari delapan sapi miliknya ketika padang rumput mengering.
“Sapi sapi tidak mau makan lagi rumput kering. Saya juga menanam rumput sendiri tetapi kering. Terus satu hari itu, sapi harus tiga kali minum. Kalau tidak ada rumput dan air, beternak susah sekali,” kata Yusuf.
Yusuf hidup sendiri setelah istrinya meninggal lima tahun lalu. Dia menggambarkan kondisi di sekitar bendungan dengan kalimat sederhana, “di sini kalau hujan banjir, kalau kemarau kering.”
Sementara itu di pesisir Inobonto, Kecamatan Bolaang, Ending Paputungan menghadapi masalah serupa. Setelah sumber mata air di kaki gunung mengering pada awal Agustus, Ending mengangkut air menggunakan sepeda motor untuk empat ekor sapinya.
“Satu ekor sapi sekali minum menghabiskan satu galon berisi dua puluh lima liter. Dalam sehari sapi harus dua kali minum, pagi dan sore. Saya harus membawa dua ratus liter untuk kebutuhan empat ekor sapi saya setiap hari,” katanya.
Rangkaian kesaksian dari sawah hingga peternakan menunjukkan bahwa kelangkaan air tidak berdiri sebagai satu masalah tunggal. Kekeringan mengubah biaya produksi, pola tanam, pembagian air, dan cara keluarga mempertahankan sumber penghidupan.
Ketika iklim menekan ekonomi pertanian
BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mencatat indeks anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik pada wilayah Nino3.4 meningkat dari positif 1,00 pada Mei menjadi positif 1,69 pada akhir Juni, kemudian mencapai positif 2,26 pada dasarian kedua Juli 2026.
Kondisi tersebut disebut berada pada kategori El Niño kuat hingga Super El Niño, yang juga kerap disebut sebagai Godzilla El Niño oleh praktisi. Di Bolmong, guncangan tersebut terjadi di daerah yang ekonominya sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Dokumen Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2026 mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 40,49 persen PDRB atas dasar harga berlaku pada 2024. Nilai tambah riil sektor tersebut, berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bergerak dari Rp2.676,91 miliar pada 2024 menjadi Rp2.770,61 miliar pada 2025.
Pada periode yang berdekatan, pertumbuhan ekonomi riil Bolmong melambat dari 5,33 persen pada 2023 menjadi 4,96 persen pada 2024 dan 3,87 persen pada 2025.
Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perubahan iklim menjadi penyebab tunggal perlambatan ekonomi. Namun angkanya menunjukkan besarnya ketergantungan ekonomi Bolmong pada sektor yang pada saat bersamaan menghadapi tekanan kekeringan, gagal panen, dan gangguan produksi.
Kerentanan rumah tangga petani juga berlangsung di tengah perubahan indikator kesejahteraan. Gini Ratio Bolmong naik dari 0,311 pada 2023 menjadi 0,320 pada 2024. Persentase penduduk miskin berada pada 7,74 persen atau sekitar 20,19 ribu orang pada 2024, kemudian turun menjadi 6,98 persen atau sekitar 18,40 ribu orang pada 2025.
Garis Kemiskinan naik dari Rp394.032 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp454.500 pada 2025. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Watekhi, mengingatkan bahwa hubungan antara bencana dan kemiskinan tidak berjalan satu arah.
“Hubungan antara kemiskinan dan bencana kerap dipahami secara sederhana, seolah olah bencana datang lebih dahulu lalu kemiskinan mengikuti,” katanya.
Menurut Watekhi, kemiskinan juga dapat menciptakan kerentanan lebih besar sebelum bencana datang, lalu bencana memperdalam kondisi tersebut.
Tekanan terhadap petani dapat dilihat pula dari Nilai Tukar Petani Sulawesi Utara. Angkanya turun dari 134,92 pada Juli 2025 menjadi 129,56 pada Juli 2026. Watekhi mengingatkan agar indikator itu tidak dibaca melebihi batas metodologinya.
“Penghitungan Nilai Tukar Nelayan dan Petani menggunakan diagram timbang yang mengacu pada Survei 2017. Artinya, acuannya sudah cukup lama. Sampelnya memungkinkan pengukuran sampai tingkat provinsi, sehingga penggunaan atau pembacaan angka pada tingkat kabupaten atau kota harus dilakukan dengan hati hati,” katanya.
Peringatan tersebut penting. Statistik provinsi dapat menunjukkan arah perubahan, tetapi belum tentu mampu menangkap secara presisi berapa rupiah yang hilang dari rumah tangga Hasan, Puti Hati, atau Jumarni.
Infrastruktur yang tidak sampai ke ujung sawah
Di tingkat perencanaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan ketahanan pangan, air, energi, dan pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam RPJMD Sulawesi Utara periode 2025 sampai 2029.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Elvira Mercy Katuuk, mengatakan pemerintah provinsi memprogramkan bantuan sumur bor untuk menghadapi kemarau panjang dan tekanan El Niño.
“Dinas Pertanian dan Dinas PU bekerja bersama sama untuk mengatasi krisis air demi keberlanjutan tanaman pangan,” katanya.
Masalah muncul pada pelaksanaan dan kemampuan infrastruktur mengalirkan air sampai ke lahan petani. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Henry Rondonuwu, mengakui anggaran operasi dan pemeliharaan irigasi terbatas.
“Untuk kondisi saluran irigasi, kami tetap melakukan kegiatan pemeliharaan semaksimal mungkin sesuai ketersediaan anggaran. Pada saat sekarang, ketersediaan anggaran untuk operasi dan pemeliharaan memang terbatas karena ada efisiensi untuk infrastruktur. Kegiatannya baru sebatas pemeliharaan rutin. Anggaran untuk rehabilitasi besar belum tersedia,” kata Henry.
Henry juga menjelaskan masalah kehilangan air antara Bendungan Lolak dan Bendung Lolak. Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampungan 16,23 juta meter kubik dan dirancang mendukung pengairan 2.214 hektare sawah.
Menurut Henry, terdapat titik pada badan sungai dengan tingkat resapan tinggi sehingga volume air berkurang sebelum mencapai bendung pengambilan.
“Salah satu fungsi utama Bendungan Lolak adalah menjaga pasokan air ke Bendung Lolak. Namun, terdapat satu atau dua titik di sungai dengan tingkat resapan air yang cukup ekstrem. Jarak dari Bendungan Lolak menuju Bendung Lolak kira kira dua atau tiga kilometer. Ketika air sampai di titik Bendung Lolak milik kami, tinggi muka air atau volume airnya sudah berkurang karena banyak resapan pada badan sungai,” katanya.
Data yang diperoleh Zonautara.com sebelumnya memperlihatkan kondisi jaringan yang lebih luas. Dari 75 Daerah Irigasi dengan luas keseluruhan 9.250 hektare di Bolmong, 41,48 persen berada dalam kondisi baik. Sebanyak 16,13 persen berada dalam kondisi sedang, 13,12 persen rusak ringan, dan 29,27 persen rusak berat.
Artinya, lebih dari separuh jaringan tidak berada dalam kategori baik. Bagi petani di ujung jaringan, kondisi saluran menentukan apakah air yang tersedia di sumber benar benar dapat mencapai sawah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm, mengatakan parlemen daerah telah membahas anggaran untuk penanganan masalah kebencanaan, termasuk kebakaran hutan.
“Sudah dibahas secara khusus dan dianggarkan untuk penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lain lain. Mari bersama sama bergotong royong dan bermapalus untuk menjaga lingkungan di tengah iklim yang selalu berubah ubah. Kita harus saling membantu menjaga lingkungan sekitar,” katanya.
Ketika sawah berubah fungsi
Krisis air memperbesar pertanyaan lain tentang keberlanjutan lumbung pangan: apakah petani masih akan mempertahankan sawah ketika biaya terus naik dan hasil semakin sulit dipastikan.
Ni Ketut Loani, petani di Werdhi Agung Timur, beralih menanam jagung di bekas sawah setelah merugi sekitar Rp15 juta akibat puso musim sebelumnya.
“Hangus modal untuk dua hektare lahan. Ada berbuah tapi kecil sekali, rugi. Biasanya dulu kalau Agustus begini justru banjir besar. Tapi kini kering. Banyak petani di sini yang alih fungsi, dari padi tanam kakao. Tapi sekarang kakao juga kering,” katanya.
Perubahan komoditas di tingkat petani berlangsung bersamaan dengan tekanan penggunaan lahan untuk kegiatan lain, seperti konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah Bolmong.
Di Desa Solog, Lolak, ratusan hektare lahan pertanian telah berubah menjadi kawasan industri PT Conch North Sulawesi Cement. Perubahan tersebut mengurangi ruang produksi pertanian bagi penggarap yang sebelumnya bergantung pada lahan itu.
Di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, penerbitan Izin Usaha Perkebunan Budidaya dan Hak Guna Usaha di atas lahan yang digarap masyarakat memicu konflik berkepanjangan sejak 2017, seperti penggusuran pondok kebun, kerusakan tanaman warga, dan penangkapan 31 petani dengan tuduhan mencuri hasil tanaman di lahan yang mereka garap. Kepala Desa Tiberias, Abner, waktu itu bahkan melakukan perjalanan menuju Mahkamah Agung di Jakarta untuk menyuarakan persoalan perlindungan hukum petani.
Rangkaian konflik tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan dampak kekeringan. Namun keduanya bertemu pada satu titik yang sama: semakin sempitnya ruang aman bagi petani untuk mempertahankan produksi pangan.
Ketika sawah menghadapi kekurangan air, jaringan irigasi rusak, modal hilang, dan lahan produktif beralih fungsi, beban keberlanjutan pangan semakin besar.
Menghitung kerugian yang sebenarnya
Perkiraan Rp400 juta kerugian di Babo memberikan gambaran awal tentang modal yang hilang. Namun angka semacam itu belum mencakup seluruh beban ekonomi yang ditanggung petani. Praktisi pertanian Sulawesi Utara, R.S. Mamengko, menilai perhitungan kerugian puso perlu melihat biaya secara lebih utuh.
Menurut Mamengko, kerugian tidak hanya terdiri dari benih, pupuk, dan sebagian tenaga kerja. Petani juga mengeluarkan uang untuk sewa alat, penyulaman bibit, bunga modal, sewa lahan, serta biaya darurat untuk mempertahankan tanaman ketika air berkurang.
Mamengko menyebut pendekatan tersebut sebagai total economic loss per hectare, atau total kerugian ekonomi per hektare.
“Kerugian petani pada episode kekeringan 2026 seharusnya dihitung menggunakan pendekatan full cost economic loss, bukan hanya biaya input produksi,” katanya pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Dalam pendekatan itu, nilai tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar tunai dan kesempatan menanam komoditas lain juga diperhitungkan.
Mamengko menggunakan istilah asymmetric loss untuk menjelaskan ketimpangan risiko yang dihadapi petani kecil. Dalam bahasa sederhana, keuntungan pada musim normal dapat terbatas, tetapi ketika gagal panen datang, hampir seluruh modal dapat hilang sekaligus.
Kasus petani Babo yang menyewa ekskavator seharga Rp1,5 juta per hari untuk menggali parit darurat memperlihatkan bagaimana biaya penyelamatan tanaman dapat berubah menjadi biaya hangus ketika air tetap tidak tersedia.
Mamengko menyebut keadaan tersebut sebagai climate induced liquidity trap, atau jebakan kekurangan uang tunai yang dipicu guncangan iklim.
“Saya tidak melihat kekeringan langsung menyebabkan petani tergantung pada tengkulak begitu saja,” katanya.
Menurut Mamengko, rantainya dimulai dari guncangan pendapatan. Ketika panen gagal, uang tunai petani menyusut. Jika akses terhadap kredit formal sulit, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui kredit informal dari tengkulak. Kondisi tersebut dapat menurunkan posisi tawar petani karena hasil panen berikutnya sudah terikat kepada pemberi modal.
Pada titik ini, kerugian iklim tidak berhenti ketika tanaman mati. Dampaknya dapat berlanjut ke musim tanam berikutnya.
Mamengko juga menyoroti Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP sebagai salah satu instrumen perlindungan yang masih menghadapi hambatan akses dan fiskal. Menurut analisisnya, persyaratan administratif dapat menyulitkan penggarap yang tidak memiliki posisi formal dalam kelompok tani atau bukti penguasaan lahan yang diminta.
Menurutnya premi AUTP sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam, harus mendapat dukungan Rp140.000 dari pusat dan Rp36.000 dari APBD daerah. Mamengko menilai dukungan anggaran daerah menjadi salah satu titik yang menentukan keberlanjutan skema tersebut.
“Diagnosis akademisnya adalah AUTP kita mengalami masalah akses kelembagaan dan kapasitas fiskal secara bersamaan,” katanya.
Mamengko mengusulkan agar verifikasi lebih berorientasi pada penggarap yang benar benar mengusahakan lahan dan agar investasi ketahanan air diperkuat melalui embung, sumur dangkal, perpipaan darurat, dan tandon komunal.
Usulan lain adalah memperbaiki pembagian air melalui Komisi Irigasi Daerah agar keputusan tidak hanya bergantung pada tarik ulur antar kepentingan, tetapi pada kondisi lahan dan kebutuhan air yang dapat dibuktikan.
Ancaman hilangnya generasi petani
Di Desa Diat, Kecamatan Lolak, Musli Paputungan melihat persoalan yang lebih panjang daripada satu musim gagal panen.
Petani penggarap berusia 45 tahun itu memandangi perbukitan Lolak dan sawah yang mengeras akibat kekeringan. Bagi Musli, masa depan pertanian mulai dipertanyakan oleh generasi yang lebih muda.
“Anak anak muda di sini sudah tidak ada yang mau jadi petani sawah. Hitungannya selalu rugi, obat mahal, traktor sewa mahal, air tidak ada. Mereka lebih memilih pergi ke gunung, menjadi penambang emas rakyat di lokasi tambang liar,” katanya pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Kesaksian Musli membawa persoalan keberlanjutan pertanian ke titik paling mendasar.
Bolaang Mongondow tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang berapa hektare sawah yang puso pada 2026. Daerah ini juga menghadapi pertanyaan tentang siapa yang masih akan menanam padi ketika biaya produksi meningkat, air semakin sulit dipastikan, perlindungan finansial terbatas, dan pekerjaan lain dianggap menawarkan penghasilan yang lebih cepat.
Ketika malam turun di dataran Bolaang Mongondow Raya, api dari lahan yang terbakar terlihat di perbukitan Lolak dan Inobonto. Di Babo, Hasan Tungkagi masih berada di dekat mesin pompanya, berusaha mengangkat sisa air dari galian darurat menuju sawah.
Mesin itu tetap menyala ketika musim tidak lagi mudah dibaca.
Taruhan bagi lumbung pangan Bolaang Mongondow bukan hanya berapa ton padi yang hilang dalam satu tahun. Taruhannya adalah apakah petani masih mempunyai cukup air, modal, lahan, dan alasan untuk kembali menanam pada musim berikutnya.
Liputan ini didanai dari program Sustainability Journalism Fellowship 2026 yang digelar oleh CIMB Niaga bekerjasama dengan Indonesian Institute of Journalism, The Cooler Earth dan GRI.
Seluruh Tim Redaksi Zonautara.com ikut berkontribusi dalam liputan ini.