ZONAUTARA.com – Akhir pekan ini, ratusan orang berpartisipasi dalam dua protes anti-migran di Inggris, tepatnya di Dover dan Portsmouth. Protes ini diorganisir oleh satu orang, yaitu Danny Thomas, yang lebih dikenal sebagai Danny Tommo. Keputusan kontroversial oleh pejabat Border Force turut mempermudah pengorganisasian protes ini.
Protes di Dover pada Sabtu menunjukkan pria-pria berbusana hitam dan berbalaclava memblokir jalan utama kota selama beberapa jam. Protes ini tampaknya direncanakan oleh Thomas setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyusun rencana selama musim panas. Thomas berasal dari Hayling Island, dekat Portsmouth.
Pada hari Minggu, ketika Border Force harus memutuskan tempat bagi RNLI untuk mendaratkan perahu penuh migran setelah menyeberangi Kanal Inggris, mereka memilih pangkalan pendaratan Eastney. Lokasi ini berdekatan dengan pelabuhan feri penumpang yang berangkat dari Portsmouth ke Hayling Island, yang mempermudah Thomas untuk menggalang dukungan lokal menggunakan media sosial.
Thomas telah lama dikenal berkampanye melawan migran dan menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. “Christ is King!” diteriakkan bersamaan dengan “Stop the boats!” pada protes di Dover. Thomas pertama kali dikenal publik pada tahun 2016 ketika dia dihukum penjara dua tahun setelah mengaku bersalah mencoba menculik dengan senjata tajam seseorang bernama Graham Page.
Setelah keluar dari penjara, dia menjadi rekan dekat aktivis anti-migran dan anti-Muslim Tommy Robinson. Meskipun hubungan mereka tampak kurang dekat sekarang, Robinson telah menyatakan dukungan untuk protes akhir pekan ini. Selama tahun lalu, Thomas merekam dan membagikan video dirinya mengganggu migran di pantai Prancis melalui media sosial.
Pada bulan Juli, Thomas mengumumkan inisiatif baru bernama Patriot Platform dan mencari dukungan untuk “perlawanan massal” tanpa kekerasan. Pemerintah mengutuk “perilaku intimidatif dan anarkis” dari para pemrotes di Portsmouth. Juru bicara pemerintah menambahkan, “Hak untuk protes damai adalah fundamental bagi demokrasi kita, tetapi tidak boleh melewati batas ke dalam kerusuhan.”
Diolah dari laporan BBC News.
