ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penerbitan aturan tertulis untuk mengelola budaya sound horeg yang terus memicu polemik di masyarakat. Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait sound horeg, terutama setelah beberapa laporan menyebut bahwa suara ini bisa berdampak pada kesehatan.
Tito menyampaikan, “Pendapat saya, perlu dilakukan rapat ya, dengan lintas instansi, termasuk Kementerian Kesehatan, kemudian dari Komdigi misalnya, Polri,” merespons kontroversi terkait sound horeg pada acara Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran.
Acara tersebut menjadi sorotan setelah sebuah penampilan peserta viral karena menghadirkan orang dengan kostum menyeramkan, ornamen peti mati, dan adegan penyembelihan kambing. Ada pula ornamen yang dinilai menyerupai simbol satanisme atau okultisme. Meski Tito mengaku belum mendengar perihal polemik festival tersebut, ia menegaskan perlunya regulasi sound horeg di ruang publik.
“Kalau dia dianggap ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, ya harus dilarang, gitu,” kata Tito. Namun, Tito menyebut bahwa produk hukum untuk mengatur masalah ini masih perlu dikaji lebih mendalam, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lain di bawahnya.
Sejauh ini, aturan kegiatan publik diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang berfokus pada larangan mengganggu ketertiban umum dan mengancam persatuan. “Nah, itu yang bisa mengatur mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat,” tambahnya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
