ZONAUTARA.com — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta untuk membahas percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan izin resmi bagi penambang lokal.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut berfokus pada penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan Sulawesi Utara.
Yulius menegaskan, legalitas sektor pertambangan rakyat sangat krusial agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya alam secara sah, aman, dan berkelanjutan.
Menurut Pemprov Sulut, keberadaan WPR dan IPR bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mendongkrak perekonomian penambang tradisional.
“Keberadaan WPR dan IPR memberi perlindungan hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat penambang yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan tradisional,” kata Yulius, dikutip dari rilis resmi, Rabu (30/9/2026).
Merespons hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Sulut. Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi koordinasi teknis guna mempercepat penyelesaian status WPR dan IPR di Sulut.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, Yulius optimistis tata kelola pertambangan rakyat di Sulut akan jauh lebih teratur.
“Sektor pertambangan rakyat dapat terkelola secara lebih teratur, memperhatikan kaidah keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Yulius.
Pemprov Sulut pun berkomitmen mengawal proses tersebut hingga payung hukum dan perizinan resmi terbit demi menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
