ZONAUTARA.com – Ketidakpastian politik kini melanda Yerusalem menjelang pemilihan umum yang akan digelar dalam waktu kurang dari sebulan. Kontestasi ini dianggap sebagai momentum kritis bagi Israel, yang kondisi negaranya berubah drastis setelah serangan pada 7 Oktober 2023 dan konflik yang berlangsung hampir tiga tahun di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Mengutip laporan The Guardian pada Kamis (1/10/2026), situasi politik di Israel berada dalam posisi genting. Dalam lebih dari dua tahun terakhir, sebagian besar survei menunjukkan bahwa koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritas 61 kursi Knesset yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun, jalan menuju kekuasaan juga tidak mudah bagi Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang merupakan saingan utama Netanyahu. Sebuah survei terbaru dari Channel 13 menunjukkan hasil imbang, di mana partai oposisi diproyeksikan memperoleh 52 kursi, berbanding 51 kursi untuk blok Netanyahu, di bawah ambang batas mayoritas 61 kursi.
Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot menempati puncak jajak pendapat dengan 22 kursi, sementara Partai Likud milik Netanyahu diprediksi hanya mendapatkan 18 kursi. Eisenkot menghadapi kendala karena menolak berkoalisi dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel, yang diprediksi akan mendapatkan 12 kursi penting, sehingga parlemen tampaknya akan kembali terpecah.
Kepercayaan publik terhadap institusi negara merosot, tercermin dari survei yang menunjukan kepercayaan turun menjadi 34% pada 2025 dari 61% pada 2012. Seorang pemilik toko, Ilda, mengecam pemerintahan Netanyahu atas lemahnya tanggapan mereka terhadap ancaman, “Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan,” katanya. Ketidakpuasan ini diperparah oleh lonjakan harga pangan sebesar 9,5% selama dua tahun terakhir, mendorong warga seperti Turgeman menolak Netanyahu dalam pemilu mendatang.
Kondisi semakin sulit bagi Netanyahu setelah putusan Mahkamah Agung pada 2024 yang mencabut pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks, memicu protes dan bentrokan. Sementara itu, langkah Eisenkot untuk menumbangkan Netanyahu terancam dengan pelarangan partisipasi partai-partai Palestina oleh Komite Pemilihan Pusat, dampak dari petisi menentang mereka.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
