ZONAUTARA.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha dan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang memanfaatkan pemberlakuan aturan Wajib Halal mulai 18 Oktober 2026. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa para penipu mungkin akan berpura-pura sebagai bagian dari lembaganya untuk meminta sejumlah uang dari pelaku usaha.
Permintaan tersebut bisa disamarkan dengan alasan seperti pembayaran denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal. Haikal menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk melakukan penyisiran atau sweeping terhadap pelaku usaha di lapangan.
Menurut Haikal, pelaksanaan aturan Wajib Halal akan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang ada. Pelaku usaha dan masyarakat diharapkan mengakses informasi resmi tentang kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal di laman bpjph.halal.go.id.
Lebih lanjut, Haikal memastikan bahwa pemberlakuan Wajib Halal akan dilaksanakan tanpa penundaan mulai 18 Oktober 2026. Meski demikian, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, terutama untuk produk usaha mikro dan kecil serta produk impor agar pelaksanaannya tetap tertib, proporsional, dan tidak mengganggu usaha.
Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta kepastian berusaha. Persiapan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
