ZONAUTARA.com – Rencana Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir untuk menyeragamkan khotbah Jumat di masjid-masjid wilayah yang dikelola India menuai kecaman dari ulama dan politisi Muslim setempat. Kebijakan ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan beragama dan meningkatkan kendali pemerintah atas kehidupan keagamaan umat Islam.
Dewan Wakaf yang dipimpin Darakshan Andrabi, yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, menyatakan bahwa khotbah seragam diperlukan untuk membahas persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Andrabi menyebutkan bahwa komite ulama senior akan menentukan materi khotbah.
Namun, seorang ulama yang hadir dalam pertemuan dengan dewan itu mengemukakan kepada Al Jazeera bahwa keberatan dari para peserta pertemuan tidak ditanggapi oleh pihak dewan. “Dia mengatakan bahwa keputusan mereka sudah final, mengingat proses penyusunannya telah berlangsung selama empat tahun,” ujarnya, dikutip Kamis (15/10/2026).
Penolakan keras juga datang dari tokoh politik dan religi di Kashmir. Nayeem Akhtar, politisi senior Kashmir, dan Mirwaiz Umar Farooq, pemimpin agama Muslim terkemuka di Kashmir, mengkritik bahwa langkah ini melampaui tugas administratif dewan dan bisa bertentangan dengan kewenangan ulama dalam menentukan materi ceramah. Akhtar mempertanyakan apakah lembaga pemerintah dapat mendikte cara pemuka agama lain menjalankan khotbah mereka.
Kontroversi ini muncul di tengah ketegangan panjang di Kashmir, wilayah sengketa antara India dan Pakistan. Pada 2019, pemerintahan Modi mencabut status semiotonom Kashmir, mengubah aturan wakaf secara signifikan. Noor Ahmad Baba, pakar politik dan sejarah Kashmir, menyatakan bahwa agama adalah faktor penting dalam mobilisasi politik di wilayah tersebut.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
