ZONAUTARA.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti sejumlah dinamika politik yang terjadi belakangan ini, termasuk isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan Bahlil dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. “Khusus menyangkut politik, akhir-akhir ini banyak dinamika politik yang terjadi. Ada sekelompok masyarakat yang mencoba untuk memperjuangkan penafsirannya ataupun keinginannya dalam menggugat persoalan ijazah wakil presiden,” kata Bahlil.
Bahlil menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar harus mematuhi mekanisme yang ada sebagai bagian dari proses demokrasi. “Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bahwa Partai Golkar akan terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Nantilah partai akan melihat seberapa besar dan seberapa dalam proses selanjutnya. Ini masih di ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya, dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tambah Bahlil.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka sendiri telah memberikan tanggapan terkait putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dalam gugatan hasil Pilpres 2024. Gibran menyatakan, “Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami.”
Gibran juga menegaskan bahwa dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 setelah lulus pendidikan setara SMA di Singapura. “Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
