ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu tanggapan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Surat terkait sudah disampaikan kepada Panglima TNI untuk menindaklanjuti kasus ini.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima balasan dari TNI atas surat yang telah dikirimkan. “Kami menunggu balasan atau konfirmasi dari pihak TNI,” kata Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Terkait identitas dua prajurit aktif serta dugaan peran mereka, Husein meminta publik bersabar karena proses penyidikan masih berjalan. “Itu belum bisa kami sampaikan karena masih berproses penyidikan. Tentunya, masyarakat harus memaklumi karena proses sedang berjalan, dan masih baru,” tambahnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, 15 orang diamankan, dan kemudian KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik dari Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Kepala BNPB saat OTT.
Sejalan dengan perkembangan penyidikan, KPK menyita sejumlah aset dengan nilai total Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, emas, dan aset kripto. KPK juga telah melaksanakan penggeledahan di kantor BNPB setelah penetapan tersangka.
Dalam prosesnya, KPK telah menyampaikan informasi kepada Puspom TNI terkait peran Suharyanto dan mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menyatakan TNI menghormati proses hukum yang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
