ZONAUTARA.com – Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sedang mempercepat pemutakhiran data kerusakan akibat bencana untuk memasukkannya dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahap kedua. Proses ini ditargetkan selesai paling lambat awal November 2026 agar kebutuhan penanganan dapat diajukan dalam alokasi anggaran tahun 2027. Langkah ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi gabungan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kementerian koordinator, Bappenas, BNPB, pemerintah daerah, serta tim pakar kebencanaan di Kabupaten Solok pada Selasa, 20 Oktober lalu.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengungkapkan bahwa nilai kerusakan akibat bencana di Kabupaten Solok mencapai Rp2,010 triliun dan kerugian senilai Rp1,710 triliun. Adapun total dampak diperkirakan mencapai Rp3,721 triliun, dengan kebutuhan penanganan dalam Rencana Induk PRRP mencapai Rp2,212 triliun. Pengalokasian terbesar diarahkan ke sektor sumber daya air sebesar Rp1,088 triliun dan transportasi Rp629,16 miliar.
“Pemulihan telah bergerak pada sektor hunian, konektivitas, pertanian, layanan publik, dan ekonomi masyarakat. Dari 35 ruas jalan dan enam jembatan terdampak, sebanyak 18 ruas jalan dan satu jembatan sedang dibangun. Pemulihan juga mencakup 1.500 hektare sawah, penyaluran bantuan bibit, pakan, dan alat mesin pertanian, serta bantuan kompor gas bagi 100 pelaku UMKM,” ujar Jon Pandu dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Solok juga menyiapkan lahan relokasi terpadu seluas 3,5 hektare, dengan 2,5 hektare dalam proses pengadaan tanah dan satu hektare dalam tahap perencanaan. Fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan sistem penyediaan air minum juga telah selesai atau dalam proses penanganan. Andre Julian, Ketua Tim Monev Gabungan, menekankan pentingnya koordinasi cepat untuk mengatasi kendala teknis dan administratif selama proses pemulihan.
Kabupaten Solok masih menghadapi ancaman banjir, longsor, dan galodo saat puncak musim hujan. Pemeriksaan kawasan hulu sungai diperkuat menggunakan pesawat nirawak untuk mendeteksi timbunan material longsor yang bisa menyumbat aliran air, dan pembersihan dilakukan secara bertahap oleh instansi terkait. Sistem peringatan dini juga diperkuat melalui integrasi SIHA 3 dan radar BMKG. Kabupaten juga mendorong penanganan jangka panjang dengan kajian pembangunan sabo dam, pemulihan sawah, serta relokasi masyarakat dari zona merah. Stabilisasi ekonomi dilakukan melalui kolaborasi dengan BUMN dan pembelian hasil panen langsung dari petani.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
