ZONAUTARA.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan perlunya upaya yang lebih dari sekadar penangkapan terhadap pelaku kejahatan digital, termasuk sindikat lintas negara. Langkah penting yang harus dilakukan, menurut Kapolri, adalah memutus aliran dana agar jaringan kriminal tersebut tidak berkembang lebih lanjut. Pernyataan ini disampaikan oleh Jenderal Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026).
Kapolri Suyudi menyoroti kompleksitas pola sindikat kejahatan yang semakin meluas melampaui batas yurisdiksi antarnegara. “Jangan kita cuma sekadar menangkap, tapi tidak kita tracing asetnya. Karena kalau kita tidak miskinkan, dia akan terus bekerja terus, dia mengembangkan jaringannya,” ujarnya. Dalam kasus penipuan daring, uang hasil kejahatan kerap disamarkan melalui berbagai cara, termasuk konversi menjadi aset digital atau dilarikan ke luar negeri.
Jenderal Suyudi juga menyebutkan bahwa modus operandi penipuan daring kini sering berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Para korban seringkali tergiur tawaran pekerjaan palsu dan akhirnya dipaksa untuk menjadi operator penipuan daring. “Penanganan kejahatan yang tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tapi juga yang lebih penting adalah pengungkapan jaringan, penelusuran aliran dana, dan pemulihan kerugian kepada masyarakat korban,” jelasnya.
Menurut Global Anti-Scam Alliance tahun 2025, 66 persen responden dewasa di Indonesia pernah mengalami upaya penipuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesia Anti-Scam Center mencatat total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan yang dilaporkan sebesar Rp 9,1 triliun. Sementara itu, perkembangan teknologi penipuan yang canggih seperti rekayasa deepfake dan manipulasi kecerdasan artifisial semakin memperburuk situasi kejahatan digital.
Jenderal Suyudi menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas teknologi penegak hukum agar tidak tertinggal dari para pelaku kejahatan digital. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor antara Polri, OJK, industri perbankan, dan platform digital, serta kerja sama internasional untuk memulangkan aset hasil kejahatan dari luar negeri. “Polri tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan nasional,” pungkas Suyudi.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
