ZONAUTARA.com – Pemerintah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Tim ini merupakan kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, serta Komnas HAM, dengan harapan dapat menuntaskan kasus-kasus yang selama ini tertunda.
“Kita ini membahas tentang penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan,” kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/11/2026).
Yusril mengungkapkan bahwa semua kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, namun hingga kini belum ada kemajuan berarti. “Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya,” ujarnya.
Pembentukan tim gabungan ini adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan agar kasus-kasus tersebut segera mendapat perhatian serius. Yusril menekankan pentingnya kesamaan persepsi mengenai kategori pelanggaran HAM berat. “Dan ternyata di sinilah kemandekan itu terjadi. Pertama, adalah menyangkut kesamaan persepsi tentang HAM, kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu perlu ada satu kesamaan persepsi,” jelas Yusril.
Ketua tim, Otto Hasibuan, menyatakan tim ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan cepat. Otto menuturkan, “Ini kan ini bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan.” Berikut daftar 13 kasus yang menjadi fokus: Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius, hingga Peristiwa Wamena.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
