ZONAUTARA.com – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Bogor, dinilai membawa pesan penting mengenai kendali politik dan otoritas negara. Pertemuan ini berlangsung di tengah isu penyadapan ilegal yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran-ya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mengomunikasikan kendali politik dan otoritas negara melalui pertemuan tersebut. “Pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan,” ujarnya, Senin (9/11). Bambang melihat bahwa kehadiran Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menambah bobot pertemuan ini.
Bambang menilai bahwa pertemuan ini menunjukkan bahwa Istana Kepresidenan tidak memandang kasus penyadapan hanya sebagai konflik internal Polri, tetapi sudah menyentuh kewibawaan dan keamanan negara. Prabowo juga ingin menggarisbawahi posisinya sebagai pusat koordinasi dan pemegang otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan.
Meskipun demikian, Bambang memperingatkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar tidak mengartikan pertemuan ini sebagai arahan Presiden yang mempengaruhi hasil penyidikan kasus. “Presiden hendak memperlihatkan bahwa persoalan hukum adalah tanggung jawab individu yang terlibat, bukan institusi Polri secara keseluruhan,” jelasnya.
Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk sepuluh mantan Kapolri seperti Jenderal (Purn) Roesmanhadi dan Tito Karnavian. Juga hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sekretariat Presiden menyebut pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi saat ini.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
