ZONAUTARA.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi serentak di Pantai Karangria, Manado, pada Senin (9/11/2026).
Aksi ini untuk menyikapi berlangsungnya Conference of the Parties (COP31) yang akan diadakan di Turki pada 9–20 November 2026.
Aksi ini juga merupakan bagian dari gerakan nasional WALHI di 29 daerah untuk menyoroti isu perubahan iklim dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam posisi resmi Indonesia di COP31.
Ketua WALHI Sulut, Riedel Pitoy, menyatakan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim dengan menjaga kelestarian hutan serta pesisir. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan COP31 harus lebih berfokus pada implementasi aksi iklim daripada sekadar merumuskan komitmen baru.
“Karena masyarakat adat dan komunitas lokal ini merupakan mereka yang betul-betul bekerja melaksanakan aksi iklim. Mereka yang menjaga hutan, menjaga pesisir, yang sampai hari ini belum ada tindakan tersebut,” ungkap Riedel.
Sejumlah proyek di Sulut seperti reklamasi pesisir, TPA Sumompo, pembangunan di Paputungan dan Pulisan, serta aktivitas pertambangan di Sangihe menjadi perhatian WALHI karena dinilai mempersempit ruang hidup warga dan meningkatkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam aksi tersebut, WALHI Sulut mengangkat pesan utama “Life Beyond Profit” dan “Recognition First,” serta mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan nonpasar sesuai Pasal 6.8 Perjanjian Paris.
“Artinya, semua isu di Sulut itu berkaitan erat dengan isu yang akan dibahas di COP31 ini,” jelasnya.
Riedel berharap aksi ini dapat menguatkan gerakan WALHI di seluruh Indonesia dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam menuntut keadilan iklim serta perlindungan lingkungan hidup. Ia berharap tuntutan yang disuarakan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan posisi resmi Indonesia pada COP31.
“Kiranya semua aksi yang kami lakukan ini bisa tersampaikan ke pemerintah pusat, untuk bisa menjadi hal yang mendorong delegasi Indonesia di COP, untuk menjadikan tuntutan kami itu sebagai posisi resmi,” tambahnya.
