ZONAUTARA.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menggulirkan usulan terkait penerapan Hak Menyatakan Pendapat dalam polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Aturan mengenai Hak Menyatakan Pendapat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib DPR.
Pasal 79 UU MD3 menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat dapat diusulkan dalam berbagai situasi, mulai dari kebijakan pemerintah hingga dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Ayat (4) menyebutkan, “Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: kebijakan pemerintah atau terkait kejadian luar biasa di dalam atau luar negeri; tindak lanjut hak interpelasi dan angket; atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
Detail teknis pengajuan usul Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 191 menjelaskan usulan ini harus diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR. Dokumen pengusulan harus mencakup materi dan alasan pengajuan, hasil pelaksanaan hak yang relevan, atau bukti terkait dugaan pelanggaran atau ketidakmemenuhan syarat oleh pejabat bersangkutan.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat memerlukan kehadiran 2/3 dari seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. “Jika mendapatkan persetujuan dari rapat dengan kehadiran setidaknya 2/3 anggota dan kesepakatan minimal 2/3 dari yang hadir, usul tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPR,” jelas pasal tersebut.
Alur pengajuan ini meliputi beberapa tahap, mulai dari pengumuman di rapat paripurna oleh pimpinan DPR, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus), pemungutan keputusan di rapat paripurna, hingga pembentukan dan kerja panitia khusus (Pansus). Pansus bertugas membahas persoalan dengan Presiden, termasuk kemungkinan rapat dengar pendapat.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
