ZONAUTARA.com – Menginjak 28 tahun sejak terjadinya Tragedi Semanggi I, Amnesty International Indonesia melalui Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid, mendesak DPR dan Presiden segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas.
Usman menyatakan hingga saat ini belum ada langkah nyata untuk menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga mereka, meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah disahkan 26 tahun yang lalu. “Pengadilan HAM sejatinya menjadi salah satu tumpuan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat,” kata Usman.
Tragedi Semanggi I dianggap sebagai catatan kelam pelanggaran HAM berat akibat pengerahan pasukan bersenjata termasuk kelompok Pam Swakarsa. Usman menunjukkan keprihatinannya terhadap pendekatan kekerasan dan intimidasi seperti yang terjadi pada kericuhan demonstrasi di Yogyakarta, yang berpotensi mengulangi pola yang sama seperti Tragedi Semanggi I.
Ia juga menyoroti pembentukan kelompok kerja (Pokja) oleh pemerintah yang menghadapi pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai momok yang tidak seharusnya menunda penegakan keadilan. “Yang dibutuhkan adalah kejelasan: apakah Pokja akan merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, dan kasus-kasus lainnya?” ujar Usman.
Selain itu, Usman mengkritik kebuntuan politik yang terus menghambat proses hukum atas Tragedi Semanggi I. Ia menggarisbawahi bahwa pola represi yang terulang dengan melibatkan kelompok sipil dalam tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap massa aksi masih menjadi masalah serius yang harus segera diatasi oleh aparat penegak hukum.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
