ZONAUTARA.com – Krisis perumahan yang memanas di Spanyol membuat parlemen negara itu mengambil langkah penting dengan mengesahkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan penyewa dari penggusuran. Langkah ini diambil setelah ratusan ribu warga melakukan aksi mogok nasional memprotes mahalnya biaya tempat tinggal dan hidup sehari-hari.
Aturan baru ini disahkan oleh majelis rendah parlemen sementara Spanyol pada Kamis (12/11/2026). Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih dirundung ketidakpastian seiring akan diselenggarakannya pemilihan umum lebih awal pada akhir November. Partai oposisi utama, Partai Rakyat (PP), menyatakan akan mencabut kebijakan tersebut jika mereka berhasil memenangkan pemilu dan mengambil alih kekuasaan. Sejumlah survei menunjukkan partai konservatif ini berpotensi meraih kemenangan.
Krisis ini semakin memanas setelah media memperlihatkan kasus penggusuran Maria del Carmen Abascal, seorang perempuan berusia 87 tahun, yang belakangan menjadi simbol perjuangan masyarakat melawan mahalnya biaya perumahan. Semenjak kejadian tersebut dan kematiannya pada Oktober, tekanan publik terhadap pemerintah semakin intensif.
Langkah pemerintah Spanyol mengajukan dua dekret untuk mengatasi krisis ini menghadapi perlawanan keras dari partai oposisi. Mereka berpendapat solusi yang lebih baik adalah dengan mempercepat pembangunan rumah baru untuk menambah pasokan. Meski demikian, dekret pertama sukses disahkan dalam pemungutan suara yang sangat ketat, dengan 35 suara mendukung berbanding 34 suara menolak, memperpanjang perlindungan bagi penyewa yang rentan dari penggusuran.
Kendati begitu, pemerintah tetap menghadapi tantangan, termasuk penolakan atas usulan pembatasan spekulasi properti, yang dianggap tidak mendukung oleh beberapa pihak konservatif dan kelompok oposisi lainnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
