ZONAUTARA.com – Keputusan mengejutkan Gibran Rakabuming mundur dari jabatan Wakil Presiden menjadi sorotan utama media, memicu pembahasan mengenai fasilitas dan hak-haknya pasca menjabat. Di sisi lain, isu lingkungan serta ketahanan iklim dibahas secara internasional, sementara konflik lokal di Indonesia menuntut tindakan tegas. Kehadiran pertemuan ASEAN menambah dinamika politik nasional dan regional.
Indonesia Ajak Dunia Islam Peduli Iklim
Dikutip dari Antara, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajukan gerakan 'Tobat Ekologis' di forum OKI dan Konferensi Perubahan Iklim PBB di Turki. Langkah ini diambil guna mengadopsi nilai moral dan etika ekologis untuk aksi iklim signifikan, fokus pada penguatan adaptasi dan ketahanan, keadilan iklim, serta peran masyarakat.
Baca selengkapnya di Antara – Top News →
Gibran Mundur dari Wakil Presiden
Menurut CNBC Indonesia, pengunduran diri Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden telah disampaikan kepada MPR. Selain mundurnya secara resmi, diskusi mengenai hak fasilitas seperti kendaraan bermotor tetap menjadi topik hangat, berpijak pada peraturan perundang-undangan terkait hak presiden dan wakil presiden yang telah berhenti dengan hormat.
Baca selengkapnya di CNBC Indonesia – News →
Desak Investigasi Bupati Kupang
CNN Indonesia melaporkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menuntut Kapolda NTT untuk tegas mengusut dugaan kasus pemerkosaan oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Desakan ini menekankan bahwa tidak boleh ada pengistimewaan, dan proses hukum harus diikuti dengan cepat dan transparan.
Baca selengkapnya di CNN Indonesia – Nasional →
Pemimpin Dunia Hadiri KTT ASEAN
Antara melaporkan persiapan menyambut pemimpin regional dan global di Manila untuk KTT ASEAN ke-49. Keamanan kawasan, integrasi ekonomi, dan kerja sama internasional akan menjadi fokus, sementara 19 pemimpin dunia dijadwalkan hadir termasuk Presiden AS, Donald Trump, yang akan menghadiri pertemuan ASEAN-AS.
Baca selengkapnya di Antara – Top News →
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong kini menanti langkah lanjut dari MPR, sementara hasil KTT ASEAN berpotensi mengubah dinamika geopolitik regional.
