ZONAUTARA.com – Rencana Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) membuka peluang investasi dalam sektor ketenagalistrikan bagi perusahaan China. Bertambahnya kapasitas PLTS tersebut menuntut adanya investasi dalam jaringan transmisi dan sistem penyimpanan berbasis baterai untuk menyalurkan dan menyimpan listrik dari lokasi pembangkit. Peluang ini disoroti dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 yang digelar di Beijing pada 2 November 2026 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tenggara Strategics, dan CSIS Indonesia, mempertemukan perwakilan dari pemerintah dan industri kedua negara.
Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Strategis Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri, memaparkan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan Indonesia hingga 2034. Ia mengatakan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 memerlukan investasi senilai Rp2.967 triliun untuk menambah kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76% dari penambahan kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Parulian menjelaskan bahwa program ini mencakup sekitar 89,1 GWp kapasitas PLTS yang terkoneksi dengan jaringan PLN, serta 11,7 GWp yang berdiri sendiri. PLN juga telah mengidentifikasi sekitar 35 GWp potensi pengembangan hingga 2029. “Secara keseluruhan, program ini diperkirakan membutuhkan investasi Rp1.140 triliun dan berpotensi menciptakan sekitar 2,8 juta lapangan kerja selama tahap konstruksi,” ujarnya pada Sabtu (14/11/2026).
Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Beijing, Rizaldi Indra Janu, mengatakan bahwa investasi yang memenuhi persyaratan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berpeluang mendapatkan pembebasan pajak penghasilan badan atau tax holiday. Selain itu, calon investor perlu mempertimbangkan risiko nilai tukar, dimana Bank Indonesia menyediakan instrumen lindung nilai (hedging) untuk membantu mengelola risiko tersebut. Kesempatan juga ada dalam memanfaatkan kerangka Local Currency Transaction/LCT antara Indonesia dan China untuk mendukung investasi bilateral.
Menurut Humphrey R. Djemat, ketua kantor hukum Gani Djemat and Partners, perusahaan China diharapkan melibatkan penasihat hukum dan bisnis sejak awal untuk memahami proses pengadaan lahan dan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini penting bagi investor untuk menilai kelayakan investasi mereka di Indonesia.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
