ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) memeriksa Letjen TNI Suharyanto, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan pada Kamis (12/11/2026) di Jakarta.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami perkara yang telah menjerat lima orang sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026), menyatakan bahwa Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. “Pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB [pada saat itu] yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Budi.
Selain Suharyanto, penyidik KPK juga telah memeriksa salah satu deputi di BNPB serta Koordinator Keprotokolan BNPB. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut, termasuk penunjukan langsung vendor dalam proyek kebencanaan. Penyidik menemukan dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan perusahaan pelaksana proyek.
Budi menjelaskan bahwa salah satu modus yang sedang didalami adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera, di mana proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu tersangka. “Karena diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut, di mana ada beragam modus kickback, ada para pihak ini yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS,” ujarnya.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang atau fee dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan BNPB. Selain itu, KPK menelusuri dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Selain dugaan penerimaan uang oleh pihak BNPB, KPK turut menyelidiki praktek suap yang dilaksanakan secara aktif oleh perusahaan yang terlibat dalam proyek. Budi mengatakan, “Penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta.”
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini pada Rabu (14/10/2026). Mereka termasuk Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
Diolah dari laporan Tirto.id.
