ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB). Pemeriksaan dilakukan pada Rabu, 18 November 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Pejabat yang diperiksa adalah Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), dan Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Selain itu, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muhammad Rizal, serta seorang swasta R Eko Yufri Krismawan Nugroho juga turut diperiksa.
Menurut Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, kasus ini terus berproses dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan lebih lanjut. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk menelusuri sumber dana yang disita dalam kasus tersebut. Hasil sementara menunjukkan dana terkait dengan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Penyidikan juga menemukan indikasi keterlibatan pihak swasta dan beberapa fakta dari pengurusan layanan pertanahan lainnya. Total delapan tersangka telah ditetapkan dalam suap pembukaan blokir lahan di Kabupaten Bogor, serta penyelidikan kasus jual-beli jabatan di Kementerian ATR/BPN.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
