ZONAUTARA.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi percontohan penerbitan obligasi daerah. Langkah ini dilakukan untuk menutupi keterbatasan fiskal yang disebabkan oleh pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 70 persen.
Pada saat Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Jakarta, Rudy menegaskan kesiapan Kaltim dalam penerbitan obligasi, selama regulasi disederhanakan dan proyek yang didanai produktif. “Yang jelas, Kalimantan Timur berkomitmen penuh untuk menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah asalkan regulasinya disederhanakan dan proyeknya benar-benar produktif untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025 awalnya Rp20,1 triliun, namun setelah perubahan anggaran, nilainya turun drastis menjadi Rp13,1 triliun. Penyebab utama adalah penurunan pendapatan transfer dari Rp9,86 triliun menjadi Rp3,1 triliun. Realisasi penyaluran dana transfer pun belum mencapai 60 persen, sementara distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat provinsi hanya menerima 30 persen dari total pendapatan.
Kaltim berencana menggunakan dana obligasi untuk proyek produktif yang berpotensi menghasilkan pendapatan, seperti pembangkit listrik berbasis gas, batu bara, dan air serta penyediaan jaringan air minum. Rencana ini penting mengingat hanya 55 persen warga Kaltim yang mendapatkan akses layak air minum, dan pasokan listrik sering mengalami kendala di wilayah seluas 127 ribu kilometer persegi tersebut.
Rudy menegaskan perlunya solusi alternatif selain APBN dan DBH yang tidak stabil, untuk memastikan pembangunan dapat terus berjalan. “Sayangnya, Kalimantan Timur sampai hari ini dan seluruh Kalimantan, Trans Kalimantan, kami bukan bergiliran mati lampu, tapi bergiliran hidup lampunya,” katanya.
Diolah dari laporan Tirto.id.
