ZONAUTARA.com – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset baru saja disahkan oleh DPR RI. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai regulasi ini sebagai momentum penting untuk mengubah pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, pemberantasan korupsi cenderung fokus pada hukuman penjara semata.
Hardjuno menegaskan bahwa selain hukuman penjara, perhatian juga harus diberikan pada pengembalian kekayaan hasil kejahatan kepada negara. “Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pengembalian aset yang diperoleh dari korupsi membuat kejahatan ini tidak lagi menguntungkan. Ia juga memperingatkan ada ketentuan dalam UU Perampasan Aset yang bisa menjadi objek kajian hukum terkait perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara.
“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945,” ujarnya.
Hardjuno juga menyoroti pentingnya pembentukan badan pengelola dan pengawas aset rampasan, yang harus bekerja dengan transparansi dan kejelasan kewenangan agar tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. “Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya,” katanya.
Diolah dari laporan Detik – Berita.
