ZONAUTARA.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam melindungi petani menyusul pengungkapan kasus pupuk palsu di Riau oleh Polda Riau sebesar 9,7 ton, yang berpotensi merugikan produktivitas pertanian nasional. Pupuk palsu yang ditemukan ini menimbulkan kerugian besar bagi petani dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Amran menyatakan bahwa pemalsuan tersebut merupakan kejahatan serius yang mengancam kesejahteraan petani. “Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu.
Mentan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Riau dalam membongkar praktik kejahatan yang merugikan para petani. Keberhasilan pengungkapan kasus ini di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dengan barang bukti 9,7 ton pupuk palsu dan penangkapan satu tersangka, mendapatkan pujian dari Amran.
Menurut Amran, pemberantasan mafia di sektor pangan dan pertanian merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan perlindungan terhadap petani. “Ini langkah nyata melindungi petani. Saya tegaskan, terus hajar mafia! Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang bermain dan merugikan rakyat, khususnya petani,” demikian ditegaskannya.
Menteri Pertanian juga meminta agar aparat penegak hukum memperluas penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan jaringan lain yang terlibat. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat di Rokan Hulu, dengan temuan modus pencampuran pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik Bola Dunia, yang lalu dipasarkan dengan harga Rp160 ribu per karung 50 kilogram. Keuntungan per karung mencapai Rp80 ribu, dan kegiatan ini diduga berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Amran memastikan koordinasi dengan Polri dan aparat lainnya akan terus diperkuat guna memastikan pupuk yang beredar di pasar memenuhi standar mutu. Pelindungan terhadap petani menjadi prioritas utama, demi mencegah kerugian lebih lanjut akibat praktik ilegal seperti ini. “Kita tidak boleh kalah dari mafia yang merugikan rakyat,” tutupnya.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
