BOLSEL, ZONAUTARA.com—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), menggelar rapat paripurna tahap II penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2023 dan pembicaraan tingkat II atas penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan perempuan dan anak, Rabu, 8 Mei 2024.
Paripurna tersebut, dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD dan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii.
Paripurna ini juga dihadiri oleh Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, wakil DPRD dan para Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Para asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, Staf Khusus Bupati, staf ahli, para pewarta dan para undangan lainnya.
Saat membuka rapat, ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii mengatakan bahwa, sesuai dengan hasil tinjauan DPRD Bolsel, Rapat Paripurna di agendakan untuk dilaksanakan hari ini.
“Sesuai hasil rapat tinjauan DPRD Bolsel, hari ini di agendakan rapat Paripurna tahap II atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2023, dengan agenda mendengarkan laporan dari panitia khusus LKPJ DPRD kabupaten Bolsel,” kata Arifin Olii.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru, pada rapat Paripurna tersebut, juga menyampaikan sambutan terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2023 di hadapan peserta rapat yang hadir.
Dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan bahwa, capaian ini merupakan Hasil koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua stakeholder yang ada, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya masing-masing.
“Pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tahun 2023 ini merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran eksekutif bersama DPRD,” ujarnya.
Diketahui, bahwa seluruh Fraksi menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel tahun 2023 untuk ditetapkan. demikian pula dengan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah disetujui DPRD Bolsel untuk ditetapkan sebagai Perda. (Advertorial)
