ZONAUTARA.com – Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan tren pemulihan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat bahwa sebagian besar sektor usaha seperti warung, toko, restoran, dan kafe telah beroperasi kembali. Di Sumatra Barat, pemulihan UMKM telah mencapai 100 persen, sedangkan di Aceh dan Sumatra Utara mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota yang aktivitas ekonominya sudah normal kembali.
Dua wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Aceh Tengah, setidaknya 13 unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih terdampak kerusakan berat, terutama di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan di wilayah yang sama juga mengalami kerusakan.
Di Tapanuli Tengah, dampak bencana lebih luas dengan sekitar 2.059 unit usaha terdampak yang tersebar di 14 kecamatan. Kerusakan akibat banjir dan longsor juga menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat setempat. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa pemulihan UMKM adalah indikator utama kebangkitan ekonomi daerah terdampak.
“Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua,” ujar Tito.
Pemerintah mendukung pemulihan dengan menyediakan alat produksi sektor makanan dan minuman, bahan baku usaha, dan paket minyak goreng untuk operasional harian. Bantuan lain termasuk pakaian baru, benang songket untuk usaha kerajinan, serta tenda usaha sementara bagi yang tempat usahanya rusak. Fasilitas sumur bor juga disiapkan untuk memastikan ketersediaan air bersih.
Di bidang pembiayaan, dukungan diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana. Kebijakan ini mencakup penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, dan penambahan plafon pembiayaan. Hingga 18 April 2026, terdapat 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
