ZONAUTARA.com – Pansus Tata Kelola Perparkiran DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru terkait tata kelola parkir. Desakan ini muncul menyusul dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp45 miliar yang diduga melibatkan satu operator parkir di kawasan Blok M.
Jupiter, Ketua Pansus tersebut yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, mengatakan bahwa kebocoran tersebut terungkap dari hasil uji petik yang menunjukkan perbedaan mencolok antara potensi dan realisasi setoran parkir. “Ya hari ini kami rapat mengundang Direksi PT. Karyo Utama Perdana yang dalam hal ini yang mengelola sebagai pihak ketiga di Blok M2 dan gedung ini milik PD Pasar Jaya…” kata Jupiter pada Selasa (21/4).
Pansus telah mendapatkan data awal yang menunjukkan selisih setoran parkir potensial yang seharusnya mencapai Rp1 miliar, namun dalam kenyataannya hanya mencapai Rp709 juta. “Karena kami ingin secara komprehensif untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap operator tersebut,” tambah Jupiter, politikus NasDem.
Pansus memperkirakan selisih tersebut bisa mencapai Rp250 juta per bulan, yang dalam jangka waktu 15 tahun jumlahnya dapat membengkak menjadi Rp45 miliar. Jupiter menilai regulasi dan pengawasan yang lemah menjadi penyebab utama kebocoran tersebut.
Menurutnya, Pergub baru diperlukan untuk menutup celah manipulasi dalam laporan pendapatan dan mengimplementasikan sistem parkir digital yang lebih transparan. Dalam konteks defisit anggaran yang masih dialami APBD DKI Jakarta, optimalisasi sektor parkir dipandang sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan PAD.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
