ZONAUTARA.com – Dalam upaya mengurangi sampah hingga 30% pada 2029, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mewajibkan produsen untuk menerapkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR). Kebijakan ini meminta tanggung jawab produsen terhadap siklus produk dan kemasan sejak dari desain hingga pengelolaan limbah setelah dikonsumsi.
Mira Buanawati, General Counsel & Head of Government Affairs Kraft Heinz Indonesia, mengonfirmasi kesiapan industri untuk mematuhi aturan terkait pengelolaan sampah kemasan melalui skema EPR. “Dimana kebijakan ini dinilai berdampak baik bagi tata kelola perusahaan dan keberlangsungan lingkungan sehingga korporasi dapat bertanggung jawab pada people, planet and Product,” jelas Mira.
Kraft Heinz Company, sebagai salah satu perusahaan FMCG terkemuka, mendukung penguatan sistem ekonomi sirkular. Langkah ini memungkinkan perusahaan tidak hanya fokus pada pengelolaan dan pengurangan sampah, tetapi juga berkontribusi signifikan pada pemulihan alam.
Upaya pengurangan sampah dan pengelolaan limbah kemasan menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan. “Seperti apa peran perusahaan dalam target pengurangan dan pengelolaan sampah?” demikian disampaikan dalam dialog Syarifah Rahma dengan Mira Buanawati di CNBC Indonesia pada Selasa, 05 Mei 2026.
Mira menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan tujuan pengurangan sampah plastik. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen global untuk melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
