ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyusun rencana induk untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa rencana induk ini disiapkan sebagai pedoman utama pemulihan hingga tahun 2028. Langkah ini ditujukan untuk memastikan transisi dari tahap darurat menuju pemulihan yang lebih permanen dan terukur di wilayah terdampak.
Pada hari Sabtu, 16 Mei 2026, Tito mengutarakan, “Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kita review, dan kemudian proses ini sedang dalam proses menuju (menjadi) Perpres, diperkirakan Kita menjadwalkan tiga tahun, timeline-nya sampai dengan 2028 dan ada tahapan tiap tahunnya.” Tito mengemukakan hal tersebut saat menghadiri rapat bersama Tim Pengarah Satgas PRR.
Rencana induk ini akan menjadi pedoman dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi antar kementerian dan lembaga. Pedoman tersebut juga diharapkan dapat membantu penentuan prioritas pembangunan di daerah yang terdampak bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Sumatera. Tito menjelaskan fokus pemulihan meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, dan jembatan, termasuk sektor perdagangan, pertanian, dan pembangunan hunian tetap.
Tito lebih lanjut menyatakan, “Tadi disampaikan yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara.” Harapan pemerintah adalah agar implementasi program pemulihan dapat berjalan lebih optimal setelah rencana induk memperoleh persetujuan Presiden.
Dukungan anggaran juga menjadi perhatian penting. “Kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian/lembaga yang menangani,” tambah Tito. Pemerintah menargetkan rencana induk ini dapat mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan di tiga provinsi terdampak hingga 2028.
Diolah dari laporan Detik.
