ZONAUTARA.com – Sabtu sore, 16 Mei 2026, di sela peresmian Museum Ibu Marsinah dan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto melempar kelakar yang segera menjadi viral. Di hadapan hadirin yang sebagian besar adalah warga desa, ia menanggapi pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp17.600 per dolar AS, terlemah sepanjang sejarah.
“Selama Purbaya [Menteri Keuangan] bisa senyum, tenang saja. Nggak usah takut gitu. Mau dolar berapa ribu kek? Kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin.
Pernyataan serupa diulang dalam sambutan di acara yang sama. “Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” katanya.
Prabowo menyiratkan bahwa beban pelemahan rupiah hanya ditanggung kelompok urban tertentu. “Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Hayo siapa ini? Ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat,” lanjutnya.
Tapi benarkah demikian? Apakah petani di Bolaang Mongondow, peternak ayam di Minahasa Utara, atau pedagang sembako di pasar Bersehati, Manado, betul-betul kebal terhadap angka kurs?
Petani memang tak pegang dolar, tapi . . .
Argumen “tidak pakai dolar” mengasumsikan bahwa transaksi dalam rupiah berarti aman dari dolar. Dalam ilmu ekonomi, asumsi ini disebut keliru karena mengabaikan apa yang disebut exchange rate pass-through (ERPT), sebuah mekanisme di mana perubahan nilai tukar diteruskan ke harga barang dan jasa domestik, bahkan untuk komoditas yang tampaknya hanya diperdagangkan secara lokal.
Studi yang diterbitkan dalam Jurnal Bisnis dan Bina Ekonomi (2024) menjelaskan bahwa exchange rate pass-through adalah “perubahan harga ekspor, impor, dan harga domestik yang disebabkan oleh kenaikan nilai tukar asing.” Penelitian sebelumnya yang dipublikasi di repositori IPB menemukan bahwa selama periode 1998–2013, terjadi incomplete pass-through pada sebelas kelompok IHK bahan makanan di Indonesia, dengan derajat pass-through tertinggi terjadi pada kelompok susu, telur, dan hasilnya.
Dengan kata lain, petani memang menanam padi dengan tangan sendiri di sawahnya sendiri, tetapi pupuk, pestisida, benih hibrida, BBM untuk traktor, dan pakan ternak yang ia gunakan, sebagian besar bahan bakunya dibeli dengan dolar.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia, Kusnan, menuturkan bahwa sekitar 70 persen bahan baku pakan ternak, terutama soybean meal dan jagung masih harus diimpor. “Begitu rupiah melemah, harga pakan langsung ikut terdampak. Kondisi geopolitik global juga menghantam biaya impor bahan baku nasional,” ujarnya kepada Kompas.com.
Konkretnya adalah harga pakan ayam telah naik Rp200 per kilogram pada April 2026, naik lagi Rp200 per kilogram pada Mei, dan diprediksi naik tambahan hingga Rp250 per kilogram. Yang menanggung pada akhirnya adalah peternak rakyat di desa-desa, yang struktur biaya produksinya didikte oleh pabrik pakan besar.
“Pabrik pakan besar punya pricing power. Peternak tidak bisa menolak karena ayam harus tetap makan setiap hari,” kata Kusnan, seperti dikutip Asatunews.
Pupuk, bahan bakar, dan rantai pasok yang “terdolarisasi”
Kerentanan desa bukan teori. Mayoritas bahan baku pupuk fosfat dan kalium yang digunakan petani Indonesia diimpor menggunakan dolar AS. Demikian pula komponen pestisida. Saat rupiah melemah dari asumsi APBN Rp16.500 menjadi Rp17.600 per dolar AS, biaya pokok produksi pertanian otomatis naik.
Logikanya sederhana: petani menerima rupiah dari hasil panen, tetapi modal awalnya yakni pupuk, benih, BBM solar untuk traktor, semuanya terhubung langsung dengan harga internasional yang diukur dalam dolar. Jika harga jual gabah di tingkat petani justru ditekan atas nama “stabilitas harga beras kota”, maka petanilah yang menanggung selisihnya.
Indikator resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tekanan ini nyata. Di Sumatera Barat, Nilai Tukar Petani (NTP), perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani, turun 1,60 persen pada Februari 2026, dari 126,80 menjadi 124,77. Di Nusa Tenggara Timur, NTP Januari 2026 tercatat 101,11, turun 0,34 persen. Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, menjelaskan kepada Fakta Hukum NTT bahwa penurunan ini “mengindikasikan melemahnya daya beli petani akibat tekanan kenaikan harga barang dan jasa yang dibayar lebih tinggi dibandingkan harga komoditas yang diterima.”
NTP, perlu dipahami, adalah indikator yang dirancang BPS justru untuk mengukur daya beli petani di pedesaan. Ketika NTP turun, itu berarti kemampuan tukar hasil keringat petani terhadap barang-barang yang ia butuhkan termasuk pupuk, BBM, dan kebutuhan pokok semakin mengecil.
Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara
Periode Juni 2025 – April 2026. Penurunan NTP menunjukkan melemahnya daya beli petani: harga yang dibayar petani (input produksi & konsumsi rumah tangga) naik lebih cepat dibanding harga yang diterima dari hasil panen.
Imported inflation: Inflasi yang merayap ke warung kelontong
Komoditas pangan utama yang sangat sensitif terhadap kurs adalah kedelai, gandum, dan daging. Kedelai impor per 12 Mei 2026 tercatat Rp13.607 per kilogram, naik 0,19 persen secara harian dan bergerak menjauhi Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Rp11.400–12.000 per kilogram, seperti dilaporkan Tempo.
Bagi pengrajin tahu dan tempe di Tomohon atau Bitung misalnya, kenaikan ini bukan abstraksi. Ini soal apakah tahu masih bisa dijual Rp5.000 sepotong, atau harus dikurangi ukurannya. Indonesia juga mengimpor gandum dalam jumlah besar yang menjadi bahan baku mi instan, roti, dan biskuit murah yang lazim dikonsumsi rumah tangga desa.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, secara eksplisit menyangkal klaim “desa aman”. “Risiko inflasi cukup besar karena depresiasi rupiah memicu imported inflation, terutama pada BBM, LPG, pangan impor, obat-obatan, dan bahan baku industri,” ujarnya kepada Kompas.com.
Rizal menambahkan, “Pelemahan rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS akan langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah-bawah.” Indonesia, ia menjelaskan, masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, sehingga pelemahan rupiah otomatis meningkatkan biaya subsidi energi sekaligus ongkos produksi domestik.
Guru besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kepada Tempo menyebutkan rentetan dampak yang akan menjangkau hingga ke meja makan desa: “Kenaikan harga pangan impor, bahan baku makanan, obat, alat kesehatan, elektronik, pakan ternak, dan barang kebutuhan rumah tangga. Sebab, jenis kebutuhan tersebut terhubung dengan rantai pasok global.”
LPG, solar, dan mata rantai yang sering diabaikan
Anggap saja seorang petani di Modoinding, Minahasa Selatan, betul-betul tidak pernah memegang lembar dolar. Tetapi tabung LPG 3 kg yang dipakai istrinya untuk memasak sebagian propana dan butana di dalamnya berasal dari impor. Solar yang dipakai untuk truk pengangkut sayur ke pasar Karombasan, minyak mentahnya diimpor. Pulsa listrik prabayar yang petani tebus itu, batubaranya sebagai energi pembangkit memang di bayar oleh PLN dengan rupiah, tetapi bahan bakar peaker dan komponen pembangkitnya dibeli dengan dolar.
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi, menjelaskan dilema yang dihadapi pemerintah: “Jika pemerintah menambah subsidi, defisit anggaran berpotensi semakin membengkak. Namun, jika harga BBM dinaikkan, masyarakat yang akan terdampak. Biaya produksi meningkat, inflasi naik, dan daya beli yang sudah terbatas semakin tertekan.” Pernyataan ini dimuat laman resmi UMY.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan Rancangan APBN 2026, setiap pelemahan Rp100 per dolar dari asumsi Rp16.500 berdampak menambah defisit APBN sekitar Rp800 miliar. Saat ini rupiah telah melemah lebih dari Rp1.000 dari asumsi tersebut. Artinya APBN sudah menelan beban tambahan yang dihitung dalam triliunan rupiah.
Beban itu akhirnya kembali ke rakyat: lewat penundaan program, lewat efisiensi anggaran (yang oleh pemerintah telah dilakukan hingga Rp150 triliun), lewat penerbitan SBN baru, atau lewat penyesuaian harga komoditas bersubsidi yang ujung-ujungnya dibayar konsumen termasuk warga desa.
Klaim Pemerintah dan realitas yang membantah
Klaim Prabowo bahwa “pangan aman, energi aman” perlu diuji silang. Menteri Perdagangan Budi Santoso memang menyatakan pelemahan rupiah belum berdampak signifikan terhadap harga pangan, dengan mengatakan “selama ini kan normal ya. Alhamdulillah enggak ada masalah,” seperti dikutip dari Suara.com.
Namun Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan justru menyiapkan skenario darurat. “Ada anggaran untuk bencana tidak terduga. Jadi disubsidi,” kata Zulhas kepada Tempo, merujuk pada potensi intervensi pemerintah jika harga pangan melonjak akibat pelemahan rupiah. Pernyataan ini secara implisit mengakui bahwa risiko itu nyata.
Pengamat dari Center of Reform on Economics (CORE), Hani, mengingatkan bahwa “komoditas yang paling rentan seperti daging, kemudian telur, susu yang memang sulit untuk disubstitusi, maka dia akan lebih rentan terhadap dampak dari pelemahan rupiah ini,” dikutip dari Headline.co.id. Telur dan susu, perlu dicatat, adalah bahan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang oleh Prabowo justru dibanggakan sebagai penggerak ekonomi desa.
Di sini terjadi paradoks. Program MBG yang menjadi flagship pemerintahan, dan menurut Prabowo menggelontorkan hingga puluhan juta rupiah per desa per hari, justru sangat tergantung pada komoditas-komoditas yang harga input produksinya sensitif terhadap nilai tukar.
“Rakyat Desa Tak Pakai Dolar” — Data Berkata Lain
Pernyataan Presiden Prabowo pada 16 Mei 2026 datang setelah hampir setahun tren pelemahan rupiah yang berjalan beriringan dengan tertekannya daya beli petani Sulawesi Utara. Saat rupiah melemah dari ~Rp16.200 ke Rp17.600 per USD, NTP Sulut bergerak dalam zona tekanan.
Sesat pikir lama: Dikotomi desa-kota
Pernyataan Prabowo menghidupkan kembali dikotomi lama desa-kota yang dalam ilmu ekonomi pembangunan sudah dianggap usang. Profesor ekonomi pertanian dan literatur kontemporer tentang globalisasi pedesaan menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa yang sepenuhnya tertutup dari pasar global, terutama sejak revolusi hijau membawa benih hibrida, pupuk kimia, dan mekanisasi pertanian ke kampung-kampung Indonesia sejak 1970-an.
Tulisan editorial di Kabarbaik.co menyebut argumen Prabowo sebagai “sesat pikir”: “Petani memang bertransaksi dengan rupiah, tetapi modal yang mereka keluarkan untuk menanam padi sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar. Jika biaya modal naik namun harga jual di tingkat petani ditekan atas nama stabilitas kota, petanilah yang pertama kali sekarat.”
Bagi konteks Sulawesi Utara, pernyataan ini punya resonansi spesifik. Petani cengkih di Minahasa, petani kopra di Bolaang Mongondow, dan nelayan di Bitung, meski hidup di “desa”, tetapi mereka adalah aktor ekonomi yang harga jual produknya ditentukan oleh pasar internasional dalam dolar AS. Mereka tidak hanya membeli dengan input berbasis dolar, mereka juga menjual dengan harga yang berfluktuasi mengikuti kurs.
Saat rupiah melemah, harga kopra dan cengkih dalam rupiah memang bisa naik (efek positif sementara). Tetapi bila pelemahan rupiah disertai inflasi impor yang lebih cepat, daya beli riil petani justru tergerus. Inilah yang ditangkap indeks NTP, dan itulah sebabnya NTP di berbagai provinsi turun, bukan naik.
Bahasa politik vs bahasa sStatistik
Yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, secara komunikasi politik, dapat dimengerti: meredam kepanikan publik di tengah pelemahan rupiah ke level historis. Pesan “tenang saja, kita tidak akan kolaps” memiliki fungsi psikologis menjaga kepercayaan pasar.
Tetapi membungkus pesan tersebut dengan klaim bahwa “rakyat desa tak pakai dolar” adalah penyederhanaan yang tidak berpijak pada realitas ekonomi pedesaan kontemporer. Data BPS tentang Nilai Tukar Petani, riset peer-reviewed tentang exchange rate pass-through, suara petani dan peternak, dan rantai pasok pangan nasional kompak menunjukkan satu hal: rupiah yang melemah menjalar ke karung pupuk, ke tabung gas, ke piring nasi, ke hasil panen, baik di desa maupun di kota.
Yang membedakan hanyalah, warga kota lebih punya akses ke informasi kurs dan instrumen lindung nilai. Warga desa menanggung diam-diam, sambil tetap menyebut beban itu sebagai “harga-harga lagi naik”, tanpa pernah tahu bahwa salah satu pemicunya adalah angka di layar Bloomberg yang tidak pernah mereka tonton.
Tugas pemerintah bukanlah menyangkal keterhubungan itu, melainkan mengakui dan menambal kerentanan struktural yang membuat petani Indonesia masih membayar sebagian besar modalnya dalam dolar setelah lebih dari 80 tahun merdeka. Substitusi impor pakan ternak, kemandirian pupuk, ketahanan benih lokal, dan diversifikasi sumber energi itulah pekerjaan rumah sesungguhnya. Bukan kelakar bahwa rakyat desa kebal dolar.
Karena yang berbahaya dari pernyataan “rakyat desa tidak pakai dolar” bukan sekadar ketidaktepatannya. Yang berbahaya adalah ketika ia dipercaya sebagai dasar untuk tidak melakukan apa-apa terhadap kerentanan yang sebenarnya nyata.
Catatan editorial: Tulisan ini disusun berdasarkan pernyataan publik Presiden Prabowo Subianto pada 16 Mei 2026, data resmi BPS, wawancara media terkait dari ekonom Indef, Indef, CORE, dan Universitas Andalas, serta tinjauan literatur ekonomi tentang exchange rate pass-through. Kurs rupiah yang dirujuk adalah Rp17.592–17.614 per dolar AS sebagaimana dilaporkan pada 15–16 Mei 2026.
