ZONAUTARA.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menghadiri prosesi perdamaian konflik suku di Markas Kepolisian Resor Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (23/5). Ritual adat patah panah menandai berakhirnya konflik tersebut, dengan disaksikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan tokoh adat yang telah membuka ruang perdamaian melalui pendekatan adat. “Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Ribka.
Ia juga mengungkapkan pesan dari Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden, berupa ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan yang memilih jalan damai. “Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ujarnya.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menilai perdamaian adat tersebut sebagai langkah penting untuk menghentikan siklus konflik antarsuku di wilayah tersebut. Tradisi patah panah merupakan bagian dari penyelesaian perang adat yang diwariskan leluhur.
Pemerintah Provinsi akan menyiapkan regulasi melalui Perdasi dan Perdasus terkait mekanisme penyelesaian konflik adat. John Tabo menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh lagi dibantu dengan uang pemerintah, tetapi harus kembali pada nilai-nilai budaya asli masyarakat pegunungan. “Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat,” ujar John.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
