ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia telah merencanakan skema subsidi untuk kendaraan listrik berbasis nikel yang akan dimulai pada Juni 2026. Rencana ini mencakup alokasi 200 ribu unit untuk motor dan mobil listrik, bertujuan untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri.
Pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 100% untuk mobil listrik dengan baterai nikel (nickel-manganese-cobalt/NMC), dan 40% untuk mobil listrik dengan baterai jenis lain. Selain itu, subsidi sebesar Rp5 juta per unit juga akan diberikan untuk pembelian motor listrik.
Fahmi Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, menyambut baik kebijakan pemerintah yang lebih selektif ini. “Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujarnya dalam sebuah keterangan pada Selasa (26/5/2026).
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) meningkat dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang 2025. Namun, LFP (lithium iron phosphate) masih mendominasi dengan 83,3% penjualan di 2024, meski pada 2025 sedikit menurun ke angka 77,2%.
Fahmi menekankan pentingnya kebijakan subsidi berbasis nikel untuk mencegah potensi nilai tambah industri mengalir ke luar negeri dan menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Ia juga menyoroti perlunya pemerintah memastikan pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar pengembangan kendaraan listrik berkontribusi pada perekonomian nasional.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
