ZONAUTARA.com – Para pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Terminal Cicaheum, Bandung akan menerima kompensasi dari Pemerintah Kota Bandung. Kompensasi ini diberikan karena dampak yang ditimbulkan dari pembangunan depo proyek Bandung Rapid Transit (BRT) yang berlangsung di kawasan tersebut.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa skema kompensasi merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi selama proses pembangunan. Namun, dia belum dapat merinci nilai dan mekanisme kompensasi ini. “Ada skema kompensasi yang sedang disiapkan. Untuk detail nilai dan mekanismenya tentu akan dijelaskan oleh dinas terkait yang menangani langsung,” ujar Farhan dalam keterangan resmi yang didapatkan Tirto.id, Senin (6/1/2026).
Farhan menegaskan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk operator kendaraan umum di Terminal Cicaheum. “Kami terus berdialog dengan para pedagang maupun operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum,” tambahnya. Pengalihan fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo utama proyek BRT mengharuskan operasional bus AKAP dan AKDP dipindahkan ke Terminal Leuwipanjang.
Dalam konsep BRT, angkutan kota (angkot) tidak akan dihapus, melainkan akan diintegrasikan sebagai moda pengumpan atau feeder. “Angkot bukan dipindahkan. Dalam konsep BRT nanti, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang terus bersirkulasi menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal,” jelas Farhan. Diharapkan angkot tetap berperan strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat.
Pemkot Bandung bersama dinas perhubungan terkait juga berkoordinasi dengan kepala daerah lainnya di Bandung Raya untuk memastikan proyek BRT berjalan sesuai rencana. Farhan mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam proses ini, dengan tujuan menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi.
Diolah dari laporan Tirto.id.
