ZONAUTARA.com – Jepang memberikan syarat sebelum mengerahkan Pasukan Bela Diri (SDF) ke Selat Hormuz, yang saat ini efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Sumber yang mengetahui kebijakan ini mengungkapkan pada Minggu (7/6) bahwa Jepang meminta adanya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di wilayah tersebut.
Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, SDF Jepang akan melakukan operasi seperti pembersihan ranjau dan pengawalan kapal dagang di Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan global penting. Jalur ini praktis tertutup sejak perang antara AS-Israel dan Iran pecah pada akhir Februari, yang menimbulkan kekhawatiran bagi Jepang yang memerlukan sumber daya dari luar.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyampaikan syarat-syarat ini dalam sebuah pertemuan virtual para menteri pertahanan, yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, pada pertengahan Mei. Pertemuan tersebut membahas misi pertahanan multinasional yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Koizumi menyoroti pentingnya komunikasi yang baik, terutama dengan AS, meskipun negara tersebut tidak terlibat dalam misi ini.
Pemerintah Inggris dalam pernyataan pasca pertemuan mengatakan bahwa operasi militer hanya akan dimulai dengan kondisi yang kondusif dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan konstitusi masing-masing negara. Sumber-sumber pemerintah Jepang juga mengindikasikan bahwa persiapan untuk pengerahan SDF telah dilakukan jika gencatan senjata tercapai, dengan fokus utama pada operasi pembersihan ranjau sesuai dengan Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang.
Sumber di kantor Perdana Menteri Jepang menegaskan bahwa penting sekali memastikan Iran tidak melihat pengerahan SDF sebagai tindakan permusuhan. Misi pertahanan ini juga akan mencakup pembagian wilayah Selat Hormuz, yang akan diamankan oleh negara-negara berbeda. Namun, beberapa pejabat menyoroti bahwa koordinasi menjadi tantangan, karena proteksi dari Jepang hanya berlaku bagi kapal yang terkait dengan negara itu, sementara kapal lainnya beroperasi di bawah kerangka hukum berbeda.
Diolah dari laporan Antara.
