ZONAUTARA.com – Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan segera mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini bertujuan untuk memetakan daerah-daerah yang terdampak atau berpotensi mengalami gelombang PHK di berbagai sektor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres ke-III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Dasco menyatakan, “Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,”. Dia menekankan bahwa ketidakpastian situasi global saat ini telah memberikan tekanan signifikan terhadap kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan tindakan efisiensi tenaga kerja di berbagai sektor. Melalui rapat tersebut, pemerintah berkomitmen menyerap langsung aspirasi dari asosiasi serikat pekerja.
Langkah ini diambil guna mendapatkan data akurat mengenai sektor industri yang masuk kategori zona merah atau rawan PHK. Dasco menambahkan, “Sesuai dengan masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,”. Satgas Mitigasi PHK dibentuk pada 1 Mei 2026, bersama dengan peran strategis Desk Ketenagakerjaan oleh Polri.
Dasco memuji efektivitas Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai berhasil dalam relokasi pekerja dari daerah terdampak PHK ke wilayah yang masih membutuhkan tenaga kerja. Dia berharap keberhasilan ini dapat diintegrasikan pada skala yang lebih luas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Dasco juga menegaskan bahwa keterlibatan ketua-ketua serikat pekerja sebagai anggota dewan pengarah di Satgas merupakan langkah maju untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dalam konteks ini, sepanjang tahun 2025, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas ini diharapkan dapat menanggulangi persoalan serupa di masa mendatang dengan kerja sama dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
