ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan rencana kerja strategis Kemendagri untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (11/6). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Kemendagri siap mendukung pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional yang meliputi berbagai sektor pembangunan, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dan pembangunan tiga juta rumah.
Kemendagri juga akan berpartisipasi dalam sejumlah program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pemberantasan tuberkulosis. Di luar program prioritas nasional, Kemendagri tetap menjalankan program wajib lainnya seperti seleksi calon praja IPDN, seleksi anggota KPU dan Bawaslu, serta pengembangan identitas digital.
Tito menjelaskan bahwa kementerian mengemban 147 kegiatan prioritas nasional, termasuk meningkatkan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah, serta pembinaan APBD dan BUMD. Tito juga menyebut pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan layanan administrasi kependudukan.
Dalam upaya mendukung fungsi pengawasan pemerintahan daerah, Kemendagri akan memberikan dana bantuan kepada daerah berprestasi dan membina pemerintah daerah dalam menyelesaikan batas wilayah. Tito juga menggarisbawahi penguatan layanan e-government yang terintegrasi di tingkat nasional.
Untuk mewujudkan target tersebut, Kemendagri mendapatkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, Tito menyebutkan perlunya tambahan anggaran Rp6,27 triliun, sehingga total anggaran yang diusulkan menjadi Rp10,93 triliun, termasuk untuk DKPP dan program lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
