ZONAUTARA.com – Otoritas Tiongkok secara resmi menerapkan sanksi berupa pelarangan masuk ke wilayahnya terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, beserta keluarganya, pada Kamis, (11/06/2026). Langkah tegas ini diambil sebagai respon atas pernyataan keras Menteri Teodoro terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Melalui laporan Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa Teodoro dan keluarganya dilarang keras memasuki daratan utama Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Makau. Situasi ini meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara dan mendapat perhatian luas dari pengamat geopolitik di Asia Tenggara. “Organisasi dan individu di Tiongkok tidak akan diizinkan bertransaksi, bekerja sama, atau beraktivitas dengan mereka,” rilis resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebutkan sanksi ekonomi tersebut.
Pemerintah Beijing menilai retorika politik Teodoro dianggap merusak kepentingan Tiongkok dan mengganggu hubungan bilateral dengan Filipina. Larangan ini menjadi eskalasi baru dalam konflik panjang antara kedua negara mengenai kedaulatan di jalur perairan strategis tersebut.
Menanggapi sanksi, Teodoro mengaku tidak terkejut dan tidak terganggu oleh tindakan Beijing. Berdasarkan laporan media Filipina, ABS-CBN, Teodoro sinis menegaskan bahwa tidak ada rencana mengunjungi negara Tiongkok tersebut. “Saya tidak memiliki aset di China, dan saya tidak memiliki rencana untuk pergi ke sana,” tegasnya, menyindir sistem pemerintahan Tiongkok.
Sengketa Laut China Selatan berlanjut meskipun keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 menolak klaim Tiongkok. Militer Tiongkok secara rutin mengerahkan kapal perang dan penjaga pantai untuk mengawasi wilayah tersebut, memicu bentrokan fisik dengan kapal Filipina. “Manila tidak akan mengorbankan kedaulatan nasional kami,” kecam Teodoro dalam pidatonya di KTT Keamanan Shangri-La Dialogue.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
