ZONAUTARA.com – Tantangan pembangunan di daerah kepulauan tidak hanya terletak pada keterbatasan anggaran, tetapi juga pada kemampuan menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai program nasional berisiko tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga di lapangan.
Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah Indonesia.
Bagi daerah kepulauan seperti Sitaro, sinkronisasi kebijakan memiliki arti strategis. Berbagai program nasional yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga mitigasi bencana membutuhkan dukungan dan penyesuaian dengan kondisi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah daerah menilai koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat dapat membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan program dan pendanaan yang dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Selain itu, penyelarasan kebijakan juga penting agar program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi warga Sitaro, hasil dari koordinasi tersebut pada akhirnya akan terlihat melalui peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, akses pelayanan dasar yang lebih baik, serta hadirnya program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah pusat dan daerah akan menjalankan berbagai target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keberhasilan target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah menerjemahkannya menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci agar pembangunan tidak hanya tercapai dalam angka dan laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke wilayah terluar dan kepulauan seperti Kabupaten Sitaro.
