ZONAUTARA.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menekankan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang terukur.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2027 yang berlangsung di Media Center Kantor Bupati, Rabu (20/5/2026).
Penyusunan RKPD dan Renja PD menjadi tahapan penting karena akan menentukan prioritas pembangunan daerah, termasuk program pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga penguatan pelayanan publik yang akan dijalankan pada tahun 2027.
Dalam arahannya, Plt. Bupati Sitaro Heronimus Makainas, yang hadir didampingi Plh. Sekretaris Daerah Eddy S. Salindeho, menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus memastikan program yang disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh perangkat daerah harus menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil sehingga pelaksanaan program tahun 2027 dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro,” ujar Makainas.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar perangkat daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan penggunaan anggaran daerah dapat memberikan hasil yang optimal.
Menurutnya, berbagai program pembangunan harus saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, target pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih menyeluruh dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan asistensi tersebut diikuti para kepala perangkat daerah, sekretaris, serta pejabat perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Melalui proses penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2027 ini, pemerintah daerah berharap lahir perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan warga pada tahun 2027.
