ZONAUTARA.com – Ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6). Demonstrasi ini menyoroti berbagai persoalan dalam kebijakan pemerintah, termasuk isu ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia.
Nasrawi Ibnu Dahlan, Koordinator Umum ABS dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menyatakan, “Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran,” katanya.
Aksi ini juga menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat serta menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Aliansi BEM Surabaya meminta seluruh peserta aksi menjaga ketertiban, solidaritas, dan fokus pada substansi tuntutan.
Berikut tujuh tuntutan yang disampaikan oleh ABS dalam aksi tersebut: 1) Menuntut penurunan harga BBM untuk menstabilkan harga bahan pokok, 2) Mendesak langkah penyelamatan nilai tukar rupiah dan pencopotan pejabat yang gagal, 3) Mengadvokasi pengesahan RUU Perampasan Aset dan menolak dwifungsi aparat, 4) Menolak eksploitasi lingkungan dan melindungi hak tanah adat Papua, 5) Memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, 6) Evaluasi makan bergizi dan KDMP, dan 7) Mengecam pelanggaran HAM dan pembungkaman masyarakat sipil.
Presiden BEM Universitas Airlangga, M Rizqi Senja Virawan, juga menyatakan bahwa mahasiswa Unair turut serta dengan inisiatif mendesak pemerintah menghentikan program nasional yang dianggap tidak efektif dan membebani APBN. “Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI,” ujar Rizqi.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
