ZONAUTARA.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Badan Koordinasi Cabang (BADKO) Sulawesi Selatan melakukan demonstrasi di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada hari Senin (22/6). Aksi ini menyoroti evaluasi terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap mengalami kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.
Koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, menyampaikan bahwa ada beberapa isu kritis yang menyebabkan kegelisahan masyarakat, seperti beban ekonomi yang meningkat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, serta kebijakan yang minim partisipasi publik. “Meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, berbagai kebijakan yang minim partisipasi publik, serta maraknya dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional telah menimbulkan kegelisahan yang luas di tengah rakyat,” ujarnya dalam aksi tersebut.
HMI Sulsel juga mendesak agar DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka menentang program pemerintah Koperasi Merah Putih (KMP) yang dianggap bisa mengganggu kemandirian desa. “Menolak koperasi merah putih, karena akan membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi rakyat, serta tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa,” tambahnya.
Selain itu, demonstran juga menyoroti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pusat hingga wilayah dan daerah, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum. “Mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BGN, mulai dari tingkat pusat, koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, hingga pengelolaan SPPG di setiap daerah apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan kewenangan, atau kerugian negara,” jelas Muhammad Rafli Tanqa.
Massa HMI juga menuntut pemerintah segera mengatasi masalah ekonomi nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah demi melindungi daya beli masyarakat. Mereka menegaskan pentingnya menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, dan jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
