ZONAUTARA.com — Kebutuhan akan hunian layak dan penataan kawasan permukiman menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Kepulauan Sitaro. Untuk itu, pemerintah daerah menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan sektor perumahan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sitaro memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi wilayah kepulauan, mulai dari keterbatasan infrastruktur permukiman, kebutuhan peningkatan kualitas rumah warga, hingga penanganan kawasan yang terdampak bencana alam.
Isu perumahan menjadi perhatian penting mengingat Sitaro merupakan daerah yang berada di kawasan rawan bencana gunung api dan gempa bumi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan hunian yang aman dan layak menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang terus membutuhkan dukungan pendanaan dan program dari pemerintah pusat.
Plt Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, mengatakan pemerintah daerah berharap kebutuhan masyarakat di sektor perumahan dapat menjadi bagian dari program yang mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait penyediaan hunian yang layak dan pengembangan kawasan permukiman yang lebih baik,” kata Heronimus.
Selain pembangunan rumah, pemerintah daerah juga mengangkat kebutuhan penanganan kawasan permukiman yang terdampak bencana. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang tinggal di wilayah yang pernah mengalami gangguan akibat aktivitas vulkanik maupun bencana alam lainnya.
Dukungan dari pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting karena kemampuan anggaran daerah yang terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai program pembangunan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pihak Kementerian PKP menyambut baik penyampaian kebutuhan tersebut dan menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan program pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Bagi masyarakat Sitaro, realisasi dukungan di sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah yang layak huni, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan tempat tinggal, akses terhadap fasilitas dasar, serta ketahanan kawasan permukiman terhadap risiko bencana.
Hasil audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat akses Sitaro terhadap program-program perumahan nasional yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan.
