ZONAUTARA.com – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kini melangkah ke tahap legislasi setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat memberikan lampu hijau. Persetujuan ini diberikan setelah audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Bandung, pada Kamis.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan bahwa semua fraksi, termasuk Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, dan PPP menyetujui usulan ini. Sementara Gerindra dan Nasdem memutuskan untuk mengikuti langkah yang sama. “Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat,” ujar Rahmat.
Rahmat mencatat bahwa usulan tersebut sebelumnya telah dibahas beberapa kali, tetapi baru kali ini seluruh fraksi hadir lengkap dan memberikan sikap resminya. Strategi ke depan akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan. Mungkin dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) atau kajian di internal Komisi I. Keputusan akhir tetap memerlukan persetujuan pemerintah pusat.
Selain fokus pada nama provinsi, DPRD juga mendorong penguatan identitas lokal dalam penamaan kawasan, termasuk calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) agar mengadopsi nama khas lokal. “Termasuk calon Daerah Otonomi Baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan,” jelas Rahmat.
Ganjar Kurnia, Guru Besar Universitas Padjadjaran dan tim pengkaji pengusul, menekankan pentingnya perubahan ini. Menurutnya, nama Tatar Sunda mengandung nilai historis dan kultural yang mendalam. Ia menyebut bahwa Tatar Sunda dulu meliputi wilayah luas dari Banten hingga Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. “Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif,” ujarnya. Ganjar optimis bahwa meski perubahan nama mungkin tidak segera meningkatkan kesejahteraan ekonomi, penting untuk menyelamatkan identitas Sunda.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
