ZONAUTARA.com – Sejumlah warga negara asing (WNA) kembali berkemah di trotoar kantor Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jalan Setiabudi Selatan, Kuningan, Jakarta Selatan. Meski sudah beberapa kali ditertibkan, para pengungsi ini mendirikan tenda darurat, mengundang perhatian publik atas keberadaan mereka yang mengganggu ketertiban umum.
Wakil Camat Setiabudi, Rizky Noviana Purnama, menyatakan bahwa pihaknya serius menegakkan ketertiban umum dan mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. “Sebelumnya kami sudah melakukan penertiban, namun mereka kembali lagi dan banyak warga yang mengeluhkan aktivitas mereka karena mengganggu ketertiban umum,” kata Rizky, dikutip dari Antara, Kamis (2/7).
Linda, Field Security Associate Bidang Penanganan Keamanan dan Keselamatan UNHCR, mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa meskipun pengungsi memiliki hak asasi manusia, mereka wajib mematuhi hukum Indonesia. “Terlepas dari kewarganegaraan mereka, apabila terjadi pelanggaran hukum, aparat keamanan Indonesia berhak mengambil tindakan tegas,” ujarnya.
Kepala Seksi Register, Administrasi, dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, Ruth Caroline, menyarankan agar semua pihak menentukan lokasi representatif untuk administrasi dan mediasi, mencegah pengungsi mendirikan tenda di trotoar. “Kami memohon dukungan pihak kecamatan untuk menentukan lokasi yang tepat,” ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penanganan pengungsi adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun, apabila kehadiran mereka mengganggu kenyamanan publik, Pemprov DKI tidak akan segan untuk mengambil tindakan penertiban. “Kalau kemudian mereka menggunakan fasilitas Pemerintah DKI Jakarta dengan tidak layak, saya tidak segan-segan untuk menertibkan itu,” kata Pramono.
Diolah dari laporan Detik.
