Jufri Fransicho Kasumbala Ringkasan
ZONAUTARA.com – Sengkarut nasib warga Pulau Ruang, khususnya dari Desa Pumpente dan Laingpatehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), kian memprihatinkan. Kini, mereka resmi menempati Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, setelah melewati rangkaian panjang pengungsian sejak bencana erupsi pada April 2024.
Terusir dari kampung halaman, berpindah dari lokasi pengungsian hingga hunian sementara di Kota Bitung, membuat kehidupan mereka terombang-ambing. Selama hampir dua tahun, warga berupaya bertahan hidup dengan harapan adanya jaminan dari pemerintah.
Awalnya, situasi tersebut terasa seperti anugerah. Warga diselamatkan dan diberikan tempat tinggal sementara. Namun, seiring waktu, harapan itu mulai memudar. Saat kondisi Pulau Ruang perlahan pulih dan kembali menghijau, persoalan baru justru muncul di dapur warga, krisis ekonomi akibat bantuan yang tak kunjung jelas.
Sejak awal evakuasi, warga dijanjikan akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sitaro. Pada tahap awal, dana tersebut sempat diterima dan menjadi pegangan hidup warga.
Namun, memasuki tahun 2025, penyaluran DTH tersendat. Warga hanya menerima bantuan untuk periode Januari sampai Maret 2025. Setelah itu, tak ada kejelasan hingga saat ini. Keluhan soal mandeknya bantuan ini sudah terdengar sejak warga masih tinggal di Rusunawa Sagerat, Bitung.
Heni Burila, 51 tahun, warga Desa Laingpatehi, mengaku bantuan dari BNPB hanya diterima sekali untuk tiga bulan. “Dari BNPB kami hanya sekali terima. Bantuan dari bapak mantan gubernur juga hanya sekali untuk dua bulan sebesar Rp 1 juta. Ini sudah hampir delapan bulan belum ada kepastian lagi,” katanya saat ditemui Zonautara.com di Rusunawa Sagerat pada Mei 2025 lalu.