ZONAUTARA.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa meskipun percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat sangat diperlukan, pelaksanaannya harus tetap mengikuti aturan dan mekanisme penganggaran yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyusul permintaan Presiden untuk mempercepat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wakil Menteri Sosial tersebut.
Sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap aturan, Wamensos Agus menekankan pentingnya penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan, terutama untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, misalnya, diharapkan dapat menyediakan bukti legalitas aset lahan tersebut pada minggu ini, agar dapat menyelesaikan bangunan permanen di tahun ini.
Pemerintah Kota Subulussalam juga dilaporkan telah mencapai progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat hingga 74 persen, dengan target penyelesaian pada 14 Juli mendatang. Dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Wamensos Agus juga mendengarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terkait pemenuhan prasarana layanan sosial.
Pemerintah daerah diajak berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial Indragiri Hulu menargetkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 100 persen pada Desember 2026 guna memperlancar penyaluran bantuan sosial, termasuk dalam program Sekolah Rakyat.
Diolah dari laporan ANTARA.
