ZONAUTARA.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa adaptasi regulasi yang selaras dengan perkembangan global dalam bidang bioteknologi dan farmasi menjadi kunci penting untuk memastikan inovasi dapat segera dihilirisasi menjadi produk nyata yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6 Agustus 2026).
Kepala BPOM menerangkan bahwa pasar global manufaktur obat terapi lanjutan (ATMP) diperkirakan akan meningkat pesat, dari 41,46 miliar dolar AS atau sekitar Rp697,73 triliun pada 2026, menjadi 86,76 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.460 triliun pada 2031. Pertumbuhan ini terjadi dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 15,91 persen. “Data tersebut menunjukkan bahwa ATMP mengalami pertumbuhan yang dinamis dan semakin cepat di seluruh dunia. Perkembangan ini menegaskan pentingnya kesiapan regulasi yang kuat dan adaptif untuk melindungi kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan akses yang aman, efektif, dan efisien terhadap terapi inovatif,” ujar Taruna Ikrar.
Taruna menambahkan bahwa perkembangan ini mengharuskan adanya sinergi antara neurosains, inovasi farmasi, dan kepemimpinan regulasi sebagai dasar hilirisasi riset serta peningkatan daya saing bangsa. “BPOM telah menetapkan pedoman evaluasi produk terapi lanjut melalui Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced, termasuk sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan pengawasan digital melalui e-MESO,” jelasnya.
Lebih lanjut, BPOM berperan tidak hanya dalam menjaga perlindungan publik tetapi juga membuka jalan bagi investasi di bidang obat dan makanan. Dalam konteks hilirisasi riset, pentingnya kolaborasi triple helix antara akademisi, industri, dan pemerintah atau yang disebut Sinergi ABG, sangat ditekankan. BPOM telah menjalin 186 kerja sama dengan perguruan tinggi serta mendampingi dari tahap riset hingga perizinan untuk produk inovatif seperti Vaksin Merah Putih, Insulin Detemir, dan terapi sel punca.
BPOM terus memperkuat ekosistem inovasi nasional melalui Good Regulatory Practices (GRP), kolaborasi regional dan global, serta digitalisasi pengawasan. Selain itu, Indonesia telah diakui sebagai WHO-Listed Authority (WLA) untuk vaksin, yang mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kapabilitas regulasi nasional. “Status WLA harus dipertahankan melalui kinerja konsisten dan perbaikan berkelanjutan,” kata Taruna Ikrar lagi.
Diolah dari laporan Antara.
