ZONAUTARA.com – Jakarta tengah menghadapi potensi berkurangnya jumlah kursi DPRD dari 106 menjadi 85 akibat perubahan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), yang dikhawatirkan akan memperlebar defisit representasi warga kota. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menolak uji materi UU IKN dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota belum berubah sampai ada keputusan presiden resmi.
KPU DKI Jakarta mengumumkan perubahan jumlah kursi tersebut setelah sebelumnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memberikan hak istimewa kepada Jakarta dengan tambahan 125% jumlah kursi DPRD dari ketentuan nasional. Namun, dengan UU DKJ, kompensasi tersebut dicabut tanpa menghadirkan kembali lapis representasi DPRD tingkat kota/kabupaten.
“Keraguan publik harus dijawab dengan proses hukum yang transparan,” kata salah satu narasumber terkait isu ini.
Kehilangan kompensasi 125% dari sebelumnya menambah kompleksitas defisit representasi di Jakarta, karena tidak hanya terjadi pengurangan kursi, tetapi juga DPRD tingkat kota/kabupaten yang tetap tidak ada. Sementara itu, secara demografis, representasi semakin menurun dengan jumlah kursi yang semakin sedikit dibandingkan populasi yang terus berkembang.
Dengan komposisi kursi saat ini, satu anggota dewan harus mewakili 94 ribu warga. Jika turun ke 85 kursi, rasio ini meningkat menjadi sekitar 118 ribu warga per kursi, mempersempit akses partisipasi publik dan menambah tantangan dalam memenangkan pemilihan karena jangkauan dan biaya politik yang semakin besar.
Isu ini meningkat karena minimnya kandidat akar rumput yang mampu bersaing dengan kandidat yang sudah dikenal atau memiliki modal finansial yang cukup. Struktur biaya kampanye yang semakin tinggi cenderung menguntungkan mereka yang sudah terkenal, sehingga kandidat baru dengan kedekatan sosial harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
