ZONAUTARA.com – Hari ini menjadi momen penting bagi perombakan kepemimpinan dan kebijakan nasional Indonesia. Dilantiknya Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan Febrie Adriansyah yang terjerat masalah hukum, menandai komitmen pemerintahan dalam meningkatkan upaya penegakan hukum. Sementara itu, strategi pertahanan non-militer dengan penguatan sistem karantina, yang dibahas Menteri Keuangan dan Badan Karantina Indonesia, menyoroti upaya pencegahan ancaman hama dan penyakit dari luar negeri yang semakin krusial.
Kuntadi Dilantik Jadi Jampidsus
Dikutip dari Antara, Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan Febrie Adriansyah yang mundur setelah terlibat kasus dugaan korupsi. Pelantikan ini didasari Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026 dan diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum.
Baca selengkapnya di Antara – Top News →
Pertahanan Non-Militer DJBC-Barantin Dikuatkan
Menurut CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Barantin merancang strategi pertahanan non-militer dengan penguatan sistem karantina. Langkah ini bertujuan mencegah masuknya hama dan penyakit ke Indonesia, mengukuhkan kerja sama pengawasan barang melalui peraturan baru.
Baca selengkapnya di CNBC Indonesia – News →
Imigrasi Cekal WN Belanda di Bali
CNN Indonesia melaporkan bahwa imigrasi telah mencekal dua warga Belanda terkait acara lari di Canggu, Bali, karena melanggar aturan dan diskriminatif terhadap warga setempat. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menekankan kebutuhan untuk menindak tegas pelanggaran oleh WNA.
Baca selengkapnya di CNN Indonesia – Nasional →
Putusan MK Soal Kuota Internet
Detik melaporkan bahwa Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, mendukung putusan MK tentang penggunaan kuota internet agar bisa dimanfaatkan sepenuhnya setelah pembelian. Dia mendesak Komdigi dan operator untuk menyusun aturan yang menguntungkan konsumen.
Baca selengkapnya di Detik – Berita →
Langkah selanjutnya adalah memastikan peraturan terkait strategi pertahanan non-militer segera diterbitkan, serta pemantauan pelaksanaan putusan terkait kuota internet.
