ZONAUTARA.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mengendalikan inflasi akan mendukung peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima Arya menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi sejak Oktober 2022. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga guna menopang pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan saat acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali.
“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (27/7/2026).
Bima Arya menambahkan bahwa meskipun tujuan pengendalian inflasi sama di seluruh Indonesia, tiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda. Di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), faktor seperti konektivitas antar-pulau dan biaya logistik sangat mempengaruhi distribusi pangan, selain dari tingginya aktivitas pariwisata dan kondisi cuaca.
Untuk mengatasi tantangan ini, Bima Arya merekomendasikan tiga agenda utama kepada kepala daerah: memperkuat kerja sama antardaerah, mengoptimalkan teknologi informasi untuk pemantauan harga, dan mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia juga menekankan pentingnya peran serta Bank Indonesia, Bulog, serta Kementerian Perdagangan dalam mendukung kepala daerah.
Diolah dari laporan Detik – Berita.

